Medan (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI Cahyo Kumolo memastikan langkah dewan menggunakan hak interpelasi dalam kasus Lapindo akan jalan terus. "Kita akan jalan terus karena ini menyangkut kepentingan masyarakat yang menjadi korban di Sidoarjo sana," katanya kepada ANTARA News di sela kegiatan silaturahmi antara Partai Golkar dengan PDIP di Medan, Rabu. Menurut dia, hingga saat ini sudah terkumpul lebih dari 140 tanda tangan anggota dewan pendukung interpelasi Lapindo dan diyakini akan terus bertambah. Ia menekankan bahwa target utama interpelasi itu adalah bagaimana pemerintah segera memberikan perhatian serius dan intens terhadap nasib rakyat. "Target kita pemerintah harus segera menyikapi nasib rakyat yang menjadi korban lumpur Lapindo dan tidak menunda-nunda lagi. Itu target interpelasi ini," ujarnya. Lebih jauh ia menegaskan bahwa interpelasi merupakan salah satu hak bagi anggota dewan untuk mendapatkan penjelasan pemerintah atas kebijakan yang telah diambil. "Jadi, yang perlu diingat, interpelasi bukan tujuan, tetapi hanya alat. Target kami bagaimana pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan rakyat. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan bukannya kepada pengusaha," ujarnya. Jika secara teknisnya nanti pemerintah akan mengajak pengusaha dan melakukan "`bargaining" tertentu dalam penyelesaian kasus Lapindo, menurut dia hal itu tidak jadi masalah. "Yang penting jangan rakyat yang dikorbankan apalagi jika harus dihadapkan dan dipertentangkan dengan penguasa dan pengusaha," tegasnya. Ketua DPP PDIP itu menilai langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan kasus Lapindo khususnya terkait penyelamatan nasib rakyat sangat lamban. "Masak sudah setahun tak selesai-selesai. Makanya dengan interpelasi ini kita ingin mempercepat proses penyelesaian persoalan rakyat ini," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007