Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, sidang interpelasi merupakan harapan terakhir bagi upaya mengakhiri penderitaan para korban lumpur Lapindo. "Apabila sidang tersebut tak menghasilkan keputusan dan langkah-langkah nyata, apalagi memunculkan masalah baru, maka tak ada lagi jalan keluarnya," kata Hasyim di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, Hasyim berharap upaya sejumlah anggota DPR menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk kasus lumpur Lapindo itu sungguh-sungguh didasari alasan kemanusiaan, bukan kepentingan politik praktis semata. "Niatnya harus demi kemanusiaan, bukan politis. Sebab, kalau politis, nantinya pasti akan ada pembelokan-pembelokan di sana-sini," katanya. Selain itu, katanya, interpelasi Lapindo tersebut harus bisa menghasilkan sejumlah kesepakatan yang solutif antara pemerintah dengan DPR, utamanya solusi bagi nasib para korban yang hingga kini belum jelas. "Jangan sampai sidang interpelasi yang merupakan forum komunikasi antara Presiden dengan wakil rakyat itu justru menjadi masalah baru," katanya. Menurut Hasyim, sedikitnya ada dua hal pokok yang bisa dihasilkan dari sidang interpelasi tersebut. Pertama, untuk mencari dan menetapkan sebab-sebab tidak tuntasnya penanganan kasus tersebut, khususnya "penelantaran" para korbannya. "Kenapa harus dengan DPR? Karena masalahnya tidak selesai-selesai, padahal para korban Lapindo itu sudah bertemu langsung dengan Presiden, juga Wakil Presiden. Nah, sudah ketemu Presiden dan Wakil Presiden, kok belum selesai juga, apa masalahnya," katanya. Kedua, lanjutnya, sidang interpelasi itu bisa dijadikan sarana bagi pemerintah dan parlemen untuk menentukan langkah-langkah kongkret, cepat dan efektif bagi penanganan bencana yang telah melumpuhkan perekonomian Jatim itu. Dalam forum itu pula, kata Hasyim, pemerintah dan DPR dapat menyepakati pencairan dana talangan untuk ganti rugi bagi warga, meski harus diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikatakannya, bukan sebuah hal yang sulit bagi Presiden sebagai Kepala Negara untuk berkompromi dengan para wakil rakyat bila memang ada niat tulus dan sungguh-sungguh. "Pencairan dana APBN bisa sekaligus diputuskan dalam interpelasi itu. Jadi, interpelasi itu tidak hanya untuk meminta pertanggungjawaban Presiden," katanya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jatim, itu, mengingatkan bahwa hal paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah adalah nasib para korban lumpur Lapindo tersebut. "Bagaimana pun caranya, para korban harus segera diselamatkan, mereka harus segera dapat hidup secara normal," tandasnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
