Medan (ANTARA News) - Kader Partai Golkar (PG) dan PDI Perjuangan (PDIP) paling banyak menjadi korban gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ujar Sekjen PDIP, Pramono Anung. "Kami merasakan adanya diskriminasi yang sangat kuat, adanya tebang pilih, terutama terhadap kader kedua partai besar ini, dan hampir di semua daerah kita mengalami perlakukan serupa," katanya di sela silaturahmi PG dan PDIP di Medan, Rabu. Lebih jauh ia juga mengatakan gerakan pemberantasan korupsi sekarang ini juga hanya terhadap "yang kecil-kecil" dan masih bersifat politis, sementara kasus korupsi yang lebih besar dan menyangkut "white colar crime" sama sekali tidak tersentuh. "Dalam persoalan pemberantasan korupsi PDIP melihat betul bahwa janji pemerintah untuk berlaku adil masih jauh dari kenyataan," katanya. Menurut dia, masyarakat dewasa ini mulai melihat independensi KPK yang mulai diragukan dalam banyak persoalan, seperti Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid yang mempertanyakan pemanggilan mereka terkait penggunaan dana DKP, sedangkan capres dan cawapres justru tidak dipanggil. "Oleh karena itu, sebagai oposisi PDIP masih melihat penegakan hukum hanya menjadi komunitas politik. Sebagai parpol kami berharap kemandirian KPK tidak boleh disentuh atau tersentuh oleh kepentingan politik maupun kekuasaan manapun," ujarnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007