Emil harus ukur kekuatan politik terkait cawagub

Bandung (ANTARA News) - Peneliti atau Analis Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi (eLSID) Dedi Barnadi mengatakan Ridwan Kamil atau Emil harus mengukur kekuatan politik saat memilih kandidat calon wakil gubernur (cawagub-nya) di Pilgub Jawa Barat 2018.

"Emil harus memperhatikan banyak faktor dalam memilih calon wakilnya. Selain melihat faktor personal seperti harus memiliki kepemimpinan yang baik, populer, serta tingkat elektabilitas yang tinggi, Emil juga harus memperhatikan faktor politis," kata Dedi Barnadi, ketika dihubungi melalui telepon, Minggu.

Menurut dia, sosok Wali Kota Bandung tersebut harus memilih sosok yang memiliki kekuatan dan soliditas politik yang baik.

Seperti diketahui, Emil diusung oleh Golkar yang memiliki 17 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, PPP sembilan kursi, PKB tujuh kursi, dan NasDem lima kursi.

"Kemudian juga harus memilih calon dari parpol yang solid. Yang mesin politiknya siap bekerja untuk memenangkan Ridwan Kamil dengan pasangannya," ujar Dedi yang juga menjabat Direktur eLSID.

Dia mengatakan dalam memilih calon wakil, akan lebih baik jika Emil meminta pendapat dari tokoh agama, seperti tokoh-tokoh pesantren mengingat warga Jawa Barat mayoritas muslim.

Hal ini, menurut dia, sesuai dengan keinginan warga Jawa Barat yang berharap memiliki pemimpin yang religi.

"Sehingga dengan meminta tokoh pesantren juga sangat penting untuk meminimalkan dampak-dampak pilgub Jakarta (2017)," katanya.

Ia menuturkan, Ridwan Kamil harus bermusyawarah dengan partai politik sebelum mengumumkan calon wakil gubernur yang akan dipilihnya.

Dia menilai komunikasi ini sangat penting karena partai politik lah yang mengusung Emil maju di ajang demokrasi tersebut.

"Hal ini momentum politik, dan Ridwan Kamil didukung partai politik. Jadi jangan sampai terlepas dari itu. Ini juga penting agar partai pengusung tetap solid, tidak cerai berai. Jadi tidak hanya dengan konvensi," katanya.

Sementara itu Ketua DPP PPP Dayat Hidayat meminta Emil bermusyawarah dengan seluruh partai pengusung sebelum mengumumkan calon wakilnya.

Menurut dia, hal ini penting mengingat perlunya mekanisme yang baik dalam menentukan sosok yang akan dipilih itu.

"Sebelum mengumumkan ke publik, perlu dirumuskan, dirembug bersama seluruh partai. Misalnya, siapa yang menyampaikan ke publik," katanya.