Inasgoc pastikan visa peserta Asian Games terintegrasi

Jakarta, 13/12 (Antara) - Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) memastikan visa atlet-atlet dan ofisial peserta pesta multi-cabang olahraga tertinggi di Asia itu telah terintegrasi dengan sistem akreditasi dalam bentuk kartu identitas peserta.

"Untuk atlet dan ofisial, akreditasi mereka sudah merupakan visa untuk mengikuti Asian Games. Sedangkan visa untuk media asing peliput Asian Games masih kami bahas dengan Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Ketua INASGOC Erick Thohir di sela-sela pertemuan Komandan Kontingen peserta Asian Games di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan 44 perwakilan komite olimpiade peserta Asian Games itu, INASGOC juga memaparkan berbagai hal terkait persiapan Indonesia menyambut tamu-tamunya.

"Kami menjelaskan tentang pendaftaran peserta untuk pengurusan kartu identitas, transportasi Jakarta-Palembang, transportasi dari wisma atlet menuju arena pertandingan, penyediaan layanan di wisma atlet kepada para peserta," kata Erick.

Erick menjelaskan pemberlakuan visa bagi peserta maupun media peliput Asian Games semestinya terintegrasi dengan akreditasi kartu identitas sebagaimana dilakukan negara-negara lain tuan rumah kejuaraan olahraga internasional.

"Kami akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Ditjen Imigrasi terkait pengurusan visa untuk media asing," kata Erick.

Pelaksana tugas Deputi I INASGOC Harry Warganegara mengatakan arti penting kemudahan pengurusan visa media peliput Asian Games dengan tetap mematuhi aturan soal keamanan di Indonesia.

"Kami sudah mengusulkan kepada Kemenlu dan Imigrasi. Perwakilan media asing yang akan meliput Asian Games akan tetap mengajukan visa hanya saja mereka dipersilakan mencetak visa itu setibanya di Indonesia karena perwakilan Indonesia tidak tersebar di sejumlah negara seperti Turkmenistan," kata Harry.

Harry menambahkan pengaturan visa dalam jumlah banyak terkait kejuaraan multi-cabang olahraga tingkat Asian Games menjadi hal baru baik bagi Kemenlu maupun bagi Imigrasi sehingga membutuhkan terobosan aturan.