ITB terima 90 dosen tetap non PNS

Bandung, (ANTARA News) - Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi telah mengumumkan Hasil Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Non PNS dan sebanyak 90 orang nama pelamar yang dinyatakan lulus disertai nama Fakultas/Sekolah tempat yang bersangkutan akan melaksanakan tugas sebagai dosen di lingkungan ITB.

Subdit Humas dan Publikasi Institut Teknologi Bandung dalam siaran persnya, Rabu, menyatakan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) menerima paling banyak dosen tetap Non PNS dengan jumlah masing-masing 12 orang.

Kemudian Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) sejumlah 11 orang, Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) 10 orang, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) 8 orang, Fakultas Teknik Industri (FTI) 7 orang, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) masing-masing 6 orang.

Lalu Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) masing-masing 5 orang, dan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) 4 orang.

Proses seleksi penerimaan Dosen Tetap ITB Non PNS dimulai sejak diumumkannya secara terbuka penerimaan dosen tetap Non PNS pada tanggal 8 September 2017.

Para pelamar diwajibkan mengikuti serangkaian uji seleksi mulai dari administrasi, kesehatan hingga seleksi kompetensi bidang. Seleksi kesehatan untuk penerimaan dosen tetap Non PNS ITB dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, sedangkan untuk seleksi psikotest, ITB menggandeng tim psikolog independen.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum (PTN-BH), ITB mendapatkan keleluasaan untuk mengelola sistem kepegawaian secara mandiri termasuk penerimaan dosen dan tenaga kependidikan. Begitupula dengan pendirian dan penutupan program studi.

Kewenangan lainnya yang melekat pada ITB PTN-BH yaitu di bidang pengelolaan kerjasama. Ketiganya merupakan konsekuensi yang dibawa semenjak berubahnya ITB dari status PTN Satker menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang selanjutnya menjadi PTN-BH di Tahun 2010.

Sementara itu, Direktur Kepegawaian ITB mengungkapkan bahwa seleksi penerimaan dosen tetap ITB Non PNS merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan pengajaran dan riset yang unggul berstandar internasional dalam rangka ITB menuju Enterpreneurship University sesuai misi yang dibawa oleh Rektor ITB, cirinya yaitu Excellence in Teaching, Excellence in Research dan Excellence in Innovation.

Penerimaan dosen tetap ITB Non PNS ini juga merupakan terobosan dari ITB sebagai PTN-BH akibat terbatasnya formasi dosen PNS yang diberikan oleh pemerintah disamping banyaknya dosen yang memasuki masa pensiun atau purnabakti. Tercatat sekitar 39 orang dosen telah masuk masa purnabakti dari tahun 2016.

"Dampak dari bertambahnya program studi (yang artinya bertambahnya mahasiswa), juga ada tuntutan yang datang dari ITB dimana (dosen) harus menghasilkan publikasi yang lebih tinggi , karena selain untuk mencapai excellence in teaching kan juga harus excellence in research sehingga seleksinya pun lebih mendalam, karena kita juga dituntut untuk bersaing dengan perguruan tinggi tingkat dunia" ungkap Suharto.

Menurut dia, rasio dosen terhadap mahasiswa berdasarkan Kepmendikbud Nomor 234/U/2000 untuk IPA adalah 1 banding 20 dan ITB harus lebih baik dari itu ujarnya.

Saat ini rasio dosen terhadap mahasiswa di ITB adalah 1 banding 16,5. ITB juga menjamin bahwa karir dosen non PNS akan sama dengan dosen PNS, ITB hanya membayar gaji dan tunjangan melekat, sedangkan sertifikasi dosen dibayar oleh pemerintah.

Institut Teknologi Bandung diketahui telah membuka 11 Program Studi baru sejak Tahun 2010 yang perkuliahannya dilaksanakan di Kampus ITB Jatinangor, dan kelas tambahan untuk Program Studi Kriya FSRD, Teknik Industri FTI dan Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK untuk Kampus ITB Cirebon.

Sembilan puluh orang dosen tetap Non PNS yang diterima ini merupakan hasil seleksi dari 475 orang pelamar.

Pelamar yang telah resmi dinyatakan diterima tersebut akan mulai aktif melaksanakan tugas di lingkungan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 1 Januari 2018 setelah terlebih dahulu menghubungi Fakultas/Sekolah masing-masing.