"Penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi semakin menyemangati kami untuk memacu dan memicu upaya meningkatkan layanan sebaik mungkin, meningkatkan integritas menuju birokrasi bersih untuk melayani masyarakat," kata Plt Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Rabu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Hartono mengatakan penghargaan untuk Kemensos tersebut secara khusus diberikan kepada Satuan Kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
"Upaya untuk menjadikan satker Wilayah Bebas Korupsi memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran. Saya berharap bila saat ini faktor pimpinan masih menentukan, ke depan inisiatif untuk menjadikan Wilayah Bebas Korupsi harus datang dari pimpinan satker itu sendiri," ujar Hartono yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial tersebut.
Hartono mengatakan penilaian dilakukan sejak 2016 terhadap upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Layanan cepat dan ramah serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya ini, lanjutnya, harus dilakukan dengan bergerak bersama semua jajaran dari pimpinan dan pelaksana petugas semua lini dan tentu juga masyarakat.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
