Posisi Bulog sebagai importir tunggal rawan disalahgunakan

Jakarta (ANTARA News) - Posisi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai importir tunggal untuk komoditas beras rawan disalahgunakan dan tidak efektif, kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi.

"Posisi Bulog sebagai pengimpor tidak efektif mengingat Bulog sangat tergantung pada pertimbangan politis dan juga prosedur birokrasi," kata Respatiadi, Selasa.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya membuka peluang untuk sektor swasta untuk mengimpor beras.

Hal itu, ujar dia, bertujuan untuk menghindari adanya monopoli dan persaingan yang tidak sehat di pasar beras Tanah Air.

Ia berpendapat bahwa monopoli atas beras yang dilakukan Bulog adalah salah satu masalah dalam tata niaga beras.

Monopoli ini, lanjutnya, merugikan banyak pihak terutama konsumen yang paling merasakan dampak dari tingginya harga beras di Indonesia.

Dia memaparkan, kewenangan yang hanya dimiliki oleh satu pihak pasti akan menimbulkan dampak negatif.

Dengan pemain itu-itu saja, dia menyatakan, tidak akan ada kompetisi yang sehat dalam penyediaan beras.

"CIPS memandang peran Bulog sebaiknya lebih dimaksimalkan dalam distribusi beras untuk korban bencana alam atau situasi darurat lainnya," katanya.

Peran itu, ujar dia, termasuk di dalamnya menyiapkan, mengelola dan mendistribusikannya ke lokasi bencana.

Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) meminta Perum Bulog untuk menangani pasokan ikan seperti komoditas pangan lainnya yang sudah dilakukan oleh BUMN tersebut yakni beras, gula, daging dan minyak goreng.

Ketua Umum Asparindo, Y Joko Setyanto, di Jakarta, Senin (27/11), mengatakan, selama ini Bulog hanya memperhatikan stok dari daging, sedangkan ikan sangat jarang sekali mendapatkan perhatian dari perusahaan negara tersebut padahal jumlahnya melimpah.

"Kami tidak tahu apakah Bulog bisa menangani ikan, kami selalu bingung kenapa selalu soal daging (yang diperhatikan), tapi ikan sedang melimpah (tidak diperhatikan)," ujarnya di sela penandatanganan Nota Kesepahaman Pendistribusian Komoditi Pangan Pokok Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan antara Perum Bulog bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo).

Melalui kerja sama tersebut, Bulog, Aprindo dan Asparindo berupa untuk menjaga pasokan dan melakukan stabilisasi harga pangan khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.