"Kalau masalah transparansi tidak ada masalah. Tinggal tulis surat aja kalau memang perlu. Dan kita tidak ada ditutup-tutupi. Saya biasa direkam kok," kata dia, di Jakarta Selatan, Selasa.
Hal itu terkait tidak diungahnya video rapat pimpinan dan rapat kedinasan lainnya di akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta.
"Dilihat manfaatnya, setelah ada kesempatan waktu tiga hari untuk diunggah. Itu pergubnya, jadi lagi dirumuskan apakah kita percepat untuk penyesuaiannya. Karena yang minta kita sesuaikan itu jangan sampai video -video itu dijadikan sarana saling mengolok olok," kata dia.
Dia mengharapkan dan butuh betul suasana yang rukun, damai menjelang Akhir Tahun dan Natal. Jangan sampai ada yang terpicu dan memanfaatkan situasi.
"Kami ingin manfaatnya kebijakan publik yang diseminasikan. Jadi itu yang lagi dijalankan sekarang. Kalau perlu sekarang dari teman-teman yang pengen banget dapet informasi, bikin surat itu?," kata dia.
Hal itu untuk dapat diketahui dari nilai urgensinya untuk transparansi dan akuntabilitas, tidak ada yang ditutup ? tutupi, katanya.
"Kami coba redam adalah saling olok - mengolok antara dua kubu yg masih berpikir April dan Februari 2017. Itukan udah selesai, tapi mereka ini yang mungkin jadi hiburan diantara mereka tapi menganggu sekali bagi 80 persen," kata dia.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
