Ekonom sepakat komitmen pemerintah kurangi ketergantungan komoditas

Jakarta (ANTARA News) - Ekonom DBS Group Research, Gundy Cahyadi sepakat dengan komitmen pemerintah yang ingin mengurangi ketergantungan kondisi perekonomian kepada komoditas dan lebih fokus kepada industri manufaktur.

"Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk komoditas. Ini dilakukan dengan menerbitkan 16 paket reformasi kebijakan dalam dua tahun terakhir," kata Gundy Cahyadi, Senin.

Menurut Gundy dalam laporan bertajuk "Indonesia in 2018/2019: Higher Gear" menyatakan hal tersebut terbukti bahwa peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha yang dirilis Bank Dunia meroket dari peringkat 106 pada 2016 menjadi 72 pada 2018.

Dengan langkah itu, ujar dia, investasi asing langsung ke sektor manufaktur pun mencatat rekor tertinggi sebesar 16,6 miliar dolar AS pada 2016.

Ia juga berpendapat bahwa investor tidak lagi menjadikan sektor pertambangan sebagai tujuan investasinya, melainkan sektor permesinan dan elektronik.

"Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mengambil keuntungan dari tumbuhnya permintaan produk manufaktur global," ucapnya.

Gundy juga mengingatkan bahwa ekspor Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas, terutama batu bara yang tumbuh 49 persen, minyak sawit mentah sebesar 44 persen, dan migas sebesar 21 persen. Sementara ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5 persen.

Sebagaimana diwartakan, Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan, meyakini sektor komoditas Indonesia mampu tumbuh lebih baik di 2018 sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Umumnya harga komoditas sudah mulai `recover`. Tahun depan mungkin masih akan berlanjut, namun tidak akan mencapai sebesar beberapa tahun lalu," kata Fadhil usai acara temu media di Singapura, Jumat (8/12).

Peneliti di The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu mengatakan bahwa kinerja sektor komoditas berkaitan dengan harga minyak dunia.

Sebelumnya, lembaga Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan internasional dapat memaksimalkan ekspor untuk sejumlah komoditas pilihan nusantara.

"Indonesia sebaiknya memaksimalkan ekspor pada komoditas-komoditas yang memang menjadi kelebihannya," kata Kepala Peneliti CIPS Hizkia Respatiadi.

Menurut Hizkia, sejumlah komoditas pilihan yang menjadi kelebihan Indonesia itu antara lain kopi, mengingat saat ini juga terjadi peningkatan konsumsi kopi global.

Selain itu, ujar dia, CIPS juga mendorong pemerintah untuk menghapus berbagai aturan yang menjadi hambatan nontarif dalam perdagangan.