Kendari (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan aparat dan institusi penegak hukum untuk menghindari toleransi dalam membongkar korupsi dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).Wakil Ketua DPD RI, Dr. La Ode Ida, di Kendari pada Rabu mengatakan, untuk membongkar dugaan korupsi aliran dana DKP yang melibatkan mantan Menteri Kelautan, Rochmin Dahuri, dan sejumlah pejabat lainnya, sebaiknya menghindari toleransi yang mengarah ke bentuk kompromi yang tidak sehat."Jika dalam upaya membongkar dugaan korupsi aliran dana DKP harus ditoleransi oleh para elit di negeri ini, maka sebenarnya para elit telah membungkus kebobrokan yang begitu busuk," kata La Ode Ida.Menanggapi sikap transparan mantan Ketua DPP PAN, Prof Dr Amin Rais, La Ode menyatakan menyambut positif sikap Amin Rais yang dengan terang-terangan mengakui telah menerima aliran dana DKP sebesar Rp400 juta. Tetapi, dia menilai bahwa Amin Rais juga merasa takut, jangan sampai diusut lebih jauh akibat keterangannya telah menerima aliran dana DKP tersebut. Kasus ini bergema di negeri ini karena digulirkan oleh Amin Rais yang memiliki karakter yang "gertaknya" kuat dan ditambah lagi dengan media massa yang mempublikasikan secara besar-besaran. La Ode Ida menilai, masalah yang sempat memanas ini juga sempat menimbulkan kekhawatiran bagi Presiden Yudhoyono. Yudhoyono berpikir pernyataan Amien Rais jangan sampai menjadi "bola liar" yang tidak terkendali dan berdampak besar bagi presiden.Menurut La Ode Ida, ada kekhawatiran Yudhoyono dalam menghadapi gertakan Amin Rais. Kekhawatiran itu mungkin didasari oleh fakta-fakta yang dibaca dan diketahui oleh Amin Rais, dan jika hal itu dibuka maka bisa berakibat buruk pada pencitraan Presiden Yudhoyono. La Ode menilai, akibat ketegangan itu maka terjadi toleransi dan kompromi ditingkat elit, dan cara-cara seperti ini sangat tidak sehat. Dan diharapkan agar cara itu tidak boleh menghentikan proses peyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang dilakukan akibat dari kesalahan mereka. Menurut dia, Presiden SBY harus didorong oleh berbagai pihak untuk mencoba mempertahankan konsistensi perjuangan reformasi, penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007