Kementerian PUPR minta publik tidak alergi reklamasi

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta masyarakat agar tidak alergi terhadap reklamasi karena banyak kota lain di dunia juga melakukan hal yang sama.

Dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin, Kementerian PUPR mengatakan bahwa beberapa kota besar di dunia yang telah melakukan reklamasi di antaranya Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, saat Diskusi Publik Himpunan Masyarakat Islam (HMI) di Jakarta, akhir pekan lalu, mengungkapkan perbandingan Jakarta dengan Singapura yang luasnya hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48 persen, sementara Ibukota negara Indonesia ini dengan penduduk 13 juta Jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8 persen.

"Mau menambah menjadi 14 persen saja sulit karena tidak ada ruangnya," kata Firdaus Ali.

Menurut Firdaus, aspek politis dalam proyek reklamasi di Indonesia, khususnya Jakarta, yang terlalu dominan membuat terjadinya pengaburan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar.

Dia mencontohkan saat kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu, alasan apapun termasuk menghentikan reklamasi dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon.

Padahal, lanjut Firdaus, tidak ada negara di dunia yang ibukotanya memiliki kondisi teluk separah Jakarta.

Firdaus mengingatkan bahwa reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta.

"Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," tegas Firdaus.

Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Profesor Herman Wahyudi mengatakan reklamasi termasuk di Teluk Jakarta merupakan proyek biasa yang tidak perlu ditakutkan.

Berbagai kendala teknis yang dihadapi juga dapat diselesaikan sesuai dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan," ujar Herman.

Dia mencontohkan untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses pengurukan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade).

Selain itu, reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah dengan daratan juga sudah tepat.

Hal ini dapat menghindarkan daratan dari banjir akibat luapan air laut. Layout posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak lebih dari 100 meter.

Adapun penanggulangan banjir yang disebabkan sungai, antara lain dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta pembuatan waduk pengendali banjir.

"Jadi secara teknis semua ada solusinya," tegasnya.

Oleh karenanya, ia menyayangkan jika aspek politik mengenai reklamasi ini lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi itu sendiri.