Kementerian Perindustrian patok pertumbuhan industri 2018 capai 5,67 persen

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian mematok target pertumbuhan industri 2018 mencapai 5,67 persen hingga akhir tahun, dengan mengandalkan beberapa sektor industri nasional.

“Tentu kami melihat beberapa industri yang pertumbuhannya tinggi termasuk logam, elektronik, permesinan, makanan minuman, kemudian industri farmasi, itu pertumbuhannya tinggi, di atas pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, Kementerian Perindustrian akan mendorong sektor-sektor tersebut agar bisa mencapai target pertumbuhan industri tahun depan.

Dia bilang, Kementerian Perindustrian juga akan mendorong industri yang memiliki daya saing di pasar global, di antaranya industri otomotif dengan menggandeng industri terkait dari Jepang dan Korea Selatan.

"Di samping itu yang mempunyai daya saing besar di pasar global itu industri otomotif, elektronik, industri makanan minuman. Ini akan menjadi tiga penggerak utama untuk pasar regional bekerja sama dengan Jepang, Korea, juga untuk mengisi global value chain di ASEAN," kata dia.

Sedangkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, kata Airlangga, Kemenperin akan membantu pertumbuhan industri yang berbasis padat karya. Industri ini seperti tekstil, alas kaki, farmasi dan herbal.

"Dan juga industri aneka yang menjadi andalan adalah industri perhiasan. Kami juga kembangkan industri farmasi, obat, herbal dan kosmetik. Jadi itu industri-industri yang didorong dan Indonesia sudah mempunyai pasar yang cukuip kuat di ASEAN," ujar Airlangga.

Diketahui, pada 2017, industri logam dasar tumbuh 10,6 persen; industri alat angkut tumbuh 5,6 persen; industri makanan dan minuman tumbuh 9,49 persen; industri mesin dan perlengkapan tumbuh 6,35 persen; industri kimia dan farmasi tumbuh 8 persen.

Angka itu sekaligus mengindikasikan basis utama industri bergerak dan tumbuh, serta terdapat kepercayaan baik dari sisi pelaku industri maupun pasar dalam negeri terhadap pemerintah.