"Partai politik harus bekerja dengan landasan demokrasi, yakni berdasarkan keputusan organisasi, tidak bisa diputuskan sendiri oleh ketua umum non-aktif atau pelaksana tugas ketua umum," kata R Siti Zuhro di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Siti mengatakan pergantian ketua umum dan penunjukan ketua lembaga tinggi negara seperti DPR RI adalah persoalan yang sangat serius yang juga harus disikapi secara serius.
Sebagai partai politik, menurut dia, Partai Golkar tidak bisa bermain-main dengan keputusan penunjukan ketua DPR.
"Keputusan penunjukan pergantian ketua DPR RI harus dilakukan secara organisatoris dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat sakti Novanto sudah tidak dapat digunakan lagi," katanya.
Ia menekankan keputusan Setya Novanto secara personal menunjuk Aziz Syamsuddin menjadi ketua DPR penggantinya justru akan merugikan partai dan Aziz. "Apalagi di internal Partai Golkar terjadi resistensi yang tinggi," katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil secara perseorangan seperti ini dapat mengancam soliditas kader dan menurunkan kepercayaan publik kepada Partai Golkar.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
