Indonesia paling aktif tangani korupsi, kata Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif mengusut kasus-kasus korupsi.

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi, coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena kasus korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi," katanya di Jakarta, Senin, pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

"Belum lagi pejabat-pejabat, baik Gubernur BI, kalau tidak keliru dua orang, DPR, DPRD. Saya tidak hitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," kata Presiden, disambut tawa para undangan yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, badan, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain.

Namun, menurut Presiden, yang mengherankan pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada dari waktu ke waktu.

"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi," katanya.

Presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.

"Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara, dari korupsi tahun 2016-2017, berdasarkan data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara Rp3,55 triliun, artinya melalui penegakan hukum, rasa keadilan diwujudkan," tambah Presiden.

Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 mengangkat tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Melalui peringatan itu, KPK berharap pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama, dan membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek ada di antara pejabat negara yang menghadiri acara itu.