Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi Rp29,9 triliun pada 21 Desember mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat malam, mengatakan pembahasan mengenai proyek tersebut telah berlangsung dalam 10 minggu terakhir melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN.
"Kami siapkan `financial closing` tanggal 21, 22 bulan ini. Pencairan dana untuk Adhi Karya 15 Januari 2018," katanya.
Luhut meyakinkan setelah melalui pembahasan panjang, proyek LRT Jabodebek disebutnya jauh lebih efisien. Proyek infrastruktur yang tidak penuh dibiayai oleh negara itu disebut dia justru menghasilkan penghematan di sana sini.
Tingkat pengembalian (IRR) kira-kira 8,9 persen. Dengan TOD (Transit Oriented Development) semua proyek tetap IRR sekitar 11 persen atau sekitar itu, katanya.
Dari total investasi sebesar Rp29,9 triliun, pemerintah memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun dan PMN kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun.
Adhi Karya yang melakukan "right issue" (penerbitan saham baru) dan investasi dalam pembangunan proyek mampu menghimpun Rp4,2 triliun. Sedangkan KAI sebagai investor melakukan pinjaman kepada perbankan sebesar 18,1 triliun untuk jangka waktu 17 tahun.
Pembiayaan dari perbankan akan dilakukan oleh tiga bank pemerintah yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI serta dua bank swasta yakni BCA dan CIMB Niaga. Ada pun Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masuk sebagai lembaga pembiayaan dan pengatur.
"Pembagian sedang kami hitung karena tadinya kan Rp23 triliun, sekarang menjadi Rp18 trilliun pembiayaannya," kata Direktu Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.
Ia mengemukakan pinjaman tersebut akan dibagi ke tiga perbankan pemerintah dengan porsi sekitar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun dengan bunga 8,25 persen. Perbankan swasta sendiri telah komitmen untuk menggelontorkan dana.
"Ini untuk pembiayaan depo dan TOD bagi Adhi Karya. Jadi ada dua sindikasi, untuk KAI dan untuk depo serta TOD Adhi Karya," katanya.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017