Realisasi KUR hingga November capai Rp91,3 triliun

Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro."

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir November 2017 telah mencapai Rp91,3 triliun atau sekitar 85,6 persen dari target Rp106,6 triliun.

"Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi evaluasi KUR 2017 dan rencana KUR 2018 di Jakarta, Jumat.

Darmin menjelaskan penyaluran KUR ini tergolong lancar karena rasio kredit bermasalah (NPL) sepanjang tahun yang rendah atau hanya mencapai 0,21 persen.

Dari total sekitar empat juta debitur, penyaluran KUR ini didominasi oleh skema KUR Mikro yaitu mencapai 70,4 persen, diikuti skema KUR Ritel sebanyak 29,3 persen dan KUR TKI sebesar 0,3 persen.

Terkait penyaluran KUR untuk sektor produksi, termasuk sektor jasa, realisasi kredit tersebut meningkat dari 33 persen pada Desember 2016 menjadi 44 persen pada November 2017.

Penyaluran KUR ini sebagian besar didominasi oleh Jawa yaitu mencapai Rp50,9 triliun atau 55,8 persen, diikuti Sumatera Rp17,32 triliun atau 19 persen dan Sulawesi Rp9,3 triliun atau 10,2 persen.

Kemudian, wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp6,1 triliun atau 6,7 persen, Kalimantan Rp5,6 triliun atau 6,2 persen serta Maluku dan Papua Rp1,9 triliun atau 2,1 persen.

Penyaluran KUR tertinggi dilakukan oleh BRI sebanyak 96,2 persen diikuti Bank Mandiri 93,1 persen, BNI 65,6 persen dan BPD 31,2 persen. Kinerja penyaluran yang dilakukan Bank Umum Swasta juga telah mencapai 24,9 persen

Pemerintah memastikan akan terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi yang diantaranya meliputi sektor perikanan, pertanian, industri, konstruksi maupun jasa.

Darmin mengatakan Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR juga perlu membahas berbagai persoalan penyaluran KUR, terkait pembayaran subsidi imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR.

"Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dan lain-lain. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang," katanya.

Sebaran UMKM

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan penyaluran KUR per wilayah tersebut telah sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Meski demikian, menurut dia, penyaluran KUR sedikit melambat jelang akhir tahun, karena debitur menanti pengajuan KUR dengan suku bunga 7 persen pada 2018.

"Debitur banyak yang menunggu sampai Januari untuk mengajukan KUR, itu menjadi hambatan bank untuk menyalurkan KUR. Itu menurut versinya bank," ujar Iskandar.

Menurut rencana, besaran suku bunga KUR pada 2018 menjadi tujuh persen per tahun, dengan subsidi KUR Mikro menjadi 10,5 persen dari 9,5 persen, KUR Ritel menjadi 5,5 persen dari 4,5 persen dan KUR Penempatan Ritel menjadi 14 persen dari 12 persen.

Sementara itu, pagu total KUR pada 2018 ditetapkan menjadi sebesar Rp120 triliun, atau meningkat dari sebelumnya Rp106,6 triliun, dengan target minimum di sektor produksi mencapai 50 persen dari total penyaluran KUR.