PPP desak pemerintah kirim keberatan kebijakan Trump

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap kebijakan Amerika Serikat yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerussalem, dengan menyampaikan nota keberatan kepada Dewan Keamanan PBB.

"Karena itu pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap AS. Sikap tegas pemerintah dapat dilakukan dengan menyampaikan nota keberatan kepada Dewan Keamanan PBB," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Romi mengatakan PPP mengecam keras kebijakan sepihak yang telah diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Romi juga menyerukan agar rakyat AS juga mempertanyakan keputusan sepihak Trump karena selama ini seluruh presiden AS sebelumnya selalu menerbitkan memorandum enam bulan sekali untuk menunda keputusan Kongres AS.

"PPP melalui Komisi I DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyampaikan sikap Indonesia yang tegas dan lugas. PPP juga akan berkirim surat protes ke Kedutaan Besar AS di Jakarta," ujarnya.

Romi mengatakan pemindahan kedutaan itu justru menempatkan AS pada posisi sama dengan Israel sehingga di masa mendatang sangat sulit membayangkan AS mampu untuk mendapatkan kepercayaan internasional bisa berada di posisi tengah.

Kebijakan Trump itu juga menunjukkan kuatnya lobi Yahudi di pemerintahan Trump padahal saat ini pemerintahan Trump sedang mengalami himpitan politik dalam negeri Amerika.

"Karena itu Amerika harus mencabut kembali keputusannya itu yaitu menerbitkan memorandum dalam rangka menunda pemindahan dari Tel Aviv ke Yerussalem," katanya.

Dia menilai langkah sepihak yang dilakukan Amerika apalagi pemindahan ibu kota hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Sentimen lokal

Selain itu, menurut dia akan disusul dengan reaksi yang lebih keras daripada sekedar pernyataan sehingga Trump sebaiknya jangan menggunakan sentimen dalam negeri dan lobi Yahudi demi kepentingan domestiknya.

"Karena sikap Amerika hanya menunjukkan keberpihakan dan proteksinya kepada Israel," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump pada Selasa (5/12) mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Arab bahwa ia berencana memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem.

Keputusan seperti itu merupakan perubahan kebijakan AS dan berisiko memicu kekerasan di Timur Tengah.

Beberapa pejabat tinggi AS sebelumnya mengatakan bahwa Trump kemungkinan pada Rabu akan menyatakan pengakuan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota negara Israel namun akan menunda pemindahan kedutaan dari Tel Aviv selama enam bulan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Raja Jordania Abdullah, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi serta Raja Arab Saudi Salam, yang seluruhnya menerima panggilan telepon dari Trump, memperingatkan bahwa langkah sepihak AS menyangkut Yerusalem akan menggelincirkan upaya perdamaian pimpinan AS serta menimbulkan kekacauan di kawasan.

Pada saat yang sama, seorang menteri Israel menyambut baik keputusan Trump itu dan menyatakan tekad bahwa Israel siap menghadapi kekerasan yang mungkin muncul.

Trump memberi tahu Abbas "soal rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah.