Jakarta (ANTARA News) - Belum lagi ketua DPR betul-betul diganti, namun wacana ke arah sana makin kental dan menyentuh rekam jejak calon pengganti Setya Novanto, yang tengah menghadapi pemeriksaan hukum terkait korupsi KTP elektronik. Pengamat menilai, rekam jejak calon pengganti harus dibuka.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, di Jakarta, Kamis, menyatakan, "Agar tidak menyimpan bara kasus yang bisa mengganggu pekerjaan, termasuk membuat citra DPR menurun. Rekam jejaknya harus dibuka agar tak mengecewakan publik di kemudian hari."
Teka-teki siapa pengganti Novanto sebagai ketua DPR belum terjawab, namun muncul lima nama yang digadang-gadang bakal diutus Partai Golkar untuk memimpin Parlemen.
Partai Golkar bukan peraih kursi mayoritas di DPR periode 2014-2019, karena posisi itu ditempati PDI Perjuangan.
Kelima kader Partai Golkar yang disebut-sebut akan menjadi calon ketua umum DPP Partai Golkar, adalah Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo.
Dari kelima nama itu, Karus menilai Gumiwang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Novanto sebagai ketua DPR. "Selain muda, dia juga sejak awal tampak tak sekelompok dengan Novanto," kata dia.
Dia menilai Gumiwang tidak memiliki catatan buruk kasus hukum dibanding calon lain.
Kelima kader Partai Golkar yang disebut-sebut akan menjadi calon ketua umum DPP Partai Golkar, adalah Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo.
Dari kelima nama itu, Karus menilai Gumiwang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Novanto sebagai ketua DPR. "Selain muda, dia juga sejak awal tampak tak sekelompok dengan Novanto," kata dia.
Dia menilai Gumiwang tidak memiliki catatan buruk kasus hukum dibanding calon lain.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
