Hadi Tjahjanto paparkan lima ancaman pertahanan nasional ke DPR

Jakarta (ANTARA News) - Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memaparkan lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR pada Rabu.

"Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti China, Rusia, India, dan Brasil," kata Marsekal Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta.

Dia menjelaskan implikasi tatanan dunia baru yang dia sebut "unimultipolar" pada pergeseran kekuasaan, serta bagaimana aliansi bisa melintas ideologi karena kepentingan telah menjadi keutamaan.

"Sementara itu, kepemimpinan negara baru superpower telah mengubah pola intensitas komitmen terhadap keamanan global," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah oleh adanya aktor-aktor non-negara yang membawa kepentingan kelompok menggunakan kemasan ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

Dia mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

"Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolete (usang) jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," katanya.

Potensi ancaman yang kedua, menurut dia, adalah terorisme. Semua negara, ia mengatakan, rentan terhadap ancaman teroris dan terorisme sering dijadikan sebagai alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang yang melibatkan pihak ketiga seperti yang terjadi di Irak dan Suriah.

Dia menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxi atau perang hibrida yang melibatkan berbagai aktor, baik aktor negara maupun nonnegara.

"Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," ujarnya.

Ia menyebut perang siber sebagai potensi ancaman ketiga. Ia mengatakan bahwa ancaman ini dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik dan karenanya perkembangan dunia siber harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Dia lantas mencontohkan pelancaran serangan siber yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

Ancaman yang keempat, menurut Hadi, berasal dari kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstelasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.

Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai "china charm offensive", di mana negara itu bertindak agresif untuk ekspansi di beberapa kawasan serta berusaha mewujudkan ambisi menguasai Laut Cina Selatan.

"Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelengarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.

Potensi ancaman yang kelima, menurut dia, berasal dari kerawanan di laut Indonesia. Ia mengatakan bahwa TNI bertanggung jawab melindungi wilayah laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Ia dalam hal ini mencontohkan kejahatan perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan, sekitar Laut Sulu, oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya, termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujarnya.