Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dan militer dari CSIS, Dr Kusnanto Anggoro, di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia harus tetap memperhatikan ancaman Kongres Amerika Serikat dalam kaitan pembatasan bantuan kepada TNI. "Pasalnya, 'foreign military service' (FMS) baru akan dibuka pada tahun 2008," katanya menanggapi sikap anggota Partai Demokrat, Nita Lowey, yang mengusulkan kepada Kongres agar melakukan pembatasan bantuan militer kepada RI. Usul ini menyusul bentrok fisik antara Korps Marinir TNI AL versus masyarakat di Pasuruan, Jatim, yang berakibat empat korban dari warga sipil. Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto sendiri telah memberi tanggapan cukup serius atas sikap politisi Amerika Serikat (AS) ini, dengan mengatakan hal itu tidak apa, karena Republik Indonesia (RI) sudah punya sumber Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dari negara lain. Tetapi, Kusnanto Anggoro mengingatkan sumber (Alutsista) lain tidaklah mudah. "Karena kita tergantung pada kredit ekspor (dalam bernego dan bertransaksi) dalam soal Alutsista," ungkapnya. Jika menggunakan sumber dari negara-negara Timur dan Rusia, menurut dia, sulit diharapkan. "Karenanya, harus ada tindakan hukum yang tegas atas para pelaku insiden Pasuruan, sehingga citra (TNI) kita semakin bagus di mata internasional," ujarnya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
