“Semua resolusi itu harus dilaksanakan, baik di bidang keselamatan, keamanan, dan issue lingkungan hidup,” kata Utusan Khusus Indonesia untuk IMO, Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio, kepada ANTARA News, di Jakarta, Senin.
Saat ini, kata dia yang selalu hadir dalam persidangan IMO di markas besarnya, di Inggris, rencana kerja IMO berpegang pada COP 21 Paris, “Yang terutama bergelut tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, menjadikan masalah lingkungan menjadi fokus IMO.”
Moto IMO, kata dia, adalah “menghubungkan kapal, pelabuhan, dan masyarakat”. Diketahui, Indonesia menjadi negara IMO sejak 18 Januari 1961. Indonesia pertama kali mencalonkan dan menjadi anggota Dewan IMO kategori C pada 1973 untuk periode 1974-1975 dan selama 13 tahun berturut-turut berhasil kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO untuk kategori C.
IMO adalah badan khusus PBB yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.
Secara pribadi Marsetio bangga atas keberhasilan Indonesia yang kembali terpilih menjadi anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2018-2019.
Indonesia dipastikan menjadi anggota Dewan IMO kategori C setelah pemungutan suara yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim, di Markas Besar IMO, Albert Embankment, Lambeth, Inggris, Jumat waktu setempat (1/12/2017).
Dewan Kategori C IMO adalah kategori untuk negara-negara anggota yang memiliki peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan geografis utama dunia. Peran Indonesia cukup menonjol, terutama mampu memprakarsai metode pengamanan bersama Selat Malaka, yang dilakukan negara-negara “pemilik” Selat Malaka, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Marsetio yang juga menjabat ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia mengungkapkan, capaian itu tidak lepas dari perjuangan diplomasi dari negara ke negara anggota IMO, selain ratifikasi aturan-aturan dan berbagai protokol yang diberlakukan IMO.
Ini bukti konsistensi dan dukungan Indonesia pada berbagai beleid dan langkah yang ditetapkan IMO.
Semasa menjadi kepala staf TNI AL, Marsetio aktif menggalang kerja sama internasional dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, di antaranya menginisiasi simposium angkatan laut internasional serta latihan dan kerja sama bertajuk Latihan Bersama Komodo.
Di kawasan Asia Pasifik dalam fora internasional yang dia gagas dan diteruskan itu, bahkan negara-negara yang bertikai tentang prinsip politik negara masing-masing bisa duduk bersama dan berbincang langsung dalam posisi setara.
Marsetio sebetulnya sudah optimistis Indonesia akan kembali berkibar di panggung maritim internasional sejak tahun lalu, yang ditandai kehadiran Presiden Joko Widodo ke Markas Besar IMO di Inggris. Saat itu, komitmen Indonesia tentang poros maritim dunia dinyatakan secara lebih jelas dan tegas.
Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita jaya, yang dipertegas dengan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.
“Kunjungan presiden ke kantor IMO merupakan bentuk dukungan yang luar biasa sekaligus memberi dampak bagi bangsa Indonesia untuk lebih konsiten dalam melaksanakan aturan-aturan IMO yang mengatur aspek safety, security dan marine environment,” ujar Marsetio.
Manfaat IMO bagi Indonesia sangat strategis karena Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal di bidang transportasi laut.
Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional. Pada sisi lain, dengan menjadi anggota IMO, Indonesia selalu mengikuti perkembangan bisnis maupun hukum pelayaran di dunia internasional.
Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2017
