Pemprov Jatim komitmen perjuangkan guru Agama Islam

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperjuangkan seluruh guru Agama Islam agar tersertifikasi sehingga semakin berkualitas dan membantu peningkatan kesejahteraan.

"Kalau sudah tersertifikasi maka guru Agama Islam bisa mendapatkan gaji sesuai standar dan berimbas pada kesejahteraan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di sela pembukaan Kongres ke-3 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di Surabaya, Sabtu.

Berdasarkan data yang dimilikinya, di Jatim saat ini terdapat sekitar 27 ribu guru Agama Islam yang 7 ribu guru di antaranya belum tersertifikasi.

Menurut dia, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan akan menimbulkan masalah jika mata pelajaran yang diajarkan berbeda dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga melaporkan di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama sekitar 10 ribu guru bahwa terdapat guru-guru agama Islam yang terpaksa harus mengajar di beberapa sekolah.

Ini, kata dia, karena terdapat sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru agama, khususnya agama Islam sehingga harus merangkap di beberapa sekolah sebagai bagian dari usaha untuk menutup kekurangan tersebut.

"Alhamdulillah masih ada yang mau merangkap untuk menolong. Tetapi ada juga sekolah-sekolah yang akhirnya merekrut guru-guru agama tanpa melalui proses koordinasi dengan asosiasi guru pendidikan agama Islam," ucapnya.

Selain itu, orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut mengaku juga akan memperjuangkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdi di sekolah-sekolah negeri.

"Dengan Undang-Undang yang baru, kami akan berjuang bersama PGRI dan guru yang lain agar GTT diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan kontrak kerja," katanya.

Ibaratnya, lanjut dia, buruh memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) sehingga nantinya juga harus ada upah minimum guru (UMG).

"Ini keluhannya guru swasta seperti itu. Nah, ini yang kami perjuangkan bersama dan mencari celah semua yang mungkin sehingga guru negeri dan swasta ini sama-sama diurus oleh pemerintah," katanya.