Jakarta (ANTARA News) - Empat pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR Agung Laksono dan tiga wakilnya, Soetardjo Soerjoguritno, Muhaimin Iskandar dan Zaenal Maarif, melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, pukul 20.00 WIB. Dalam rapat konsultasi tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, dan sejumlah menteri lainnya. Sebelum pertemuan, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pimpinan DPR akan menyampaikan apa yang dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus), yaitu Bamus mengharapkan, agar dalam sidang paripurna DPR yang akan datang menyangkut interpelasi mengenai kebijakan RI di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai Iran, maka Presiden diharapkan dapat hadir. Ketika ditanya pers, mengapa rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Presiden, Agung hanya mengatakan bahwa pimpinan DPR diundang dan komunikasi seperti itu adalah hal yang biasa. Menanggapi kemungkinan Presiden tidak hadir lagi untuk menjawab hak interpelasi DPR tentang nuklir Iran, Agung mengatakan, sebaiknya tidak berspekulasi dan menunggu hasil rapat konsultasi tersebut. Mengenai jadwal sidang paripurna interpelasi yang akan datang, Agung mengatakan, Bamus yang menentukan kapan acara itu akan diagendakan. "Kita tunggulah hasil pertemuan ini, saya belum bisa mengambil kesimpulan," katanya. Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan bahwa Bamus DPR belum bisa memutuskan jadwal sidang paripurna yang akan datang sebelum adanya rapat konsultasi dengan Presiden. Sementara itu, Sutardjo Soerjoguritno mengharapkan, agar rapat konsultasi dengan Presiden itu bisa memutuskan Presiden akan hadir dalam menjawab hak interpelasi DPR. "Mudah-mudahan, beliau ringan kaki untuk hadir," kata politisi gaek dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. Ia juga menyebut bahwa dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa Presiden dapat diwakilkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007