LIPI: perumus kebijakan belum manfaatkan kajian sosial

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut peran ilmu sosial dan humaniora sangat signifikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat namun belum memanfaatkan dalam pembuatan kebijakan.

"Kami melakukan kajian penelitian dan mengomunikasikan pada masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab penelitian yang didanai oleh pemerintah," kata Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI Sri Sunarti Purwaningsih di Jakarta, Rabu.

? Sri menjelaskan bahwa penelitian sosial dan humaniora yang dilakukan LIPI terkadang tampak sederhana, namun sebenarnya hasilnya dapat memberikan dampak yang signifikan. Sayangnya terkadang hasil penelitian itu kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.

Untuk itu, diharapkan para pengambil kebijakan dapat lebih memperhatikan dan menghargai masukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

"Dengan kata lain, adanya sebuah kebijakan yang berlandaskan pada bukti ilmiah hasil penelitian. Dengan landasan tersebut, maka dapat mengurangi kebijakan yang memiliki kemungkinan gagal atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang," lanjutnya.

Namun di sisi lain, Sri juga menyoroti bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara apa yang dipikirkan atau yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dengan apa yang dikaji.

"Kesenjangan ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara ilmuwan sosial dengan pemangku kepentingan, untuk menangkap kebutuhan pemangku kepentingan dalam penelitian yang akan dilakukan," katanya.

Sebagai solusinya, kepekaan dan kemampuan untuk menangkap kebutuhan serta permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Bila itu sudah bersinergi dengan baik, maka penerapan kebijakan akan terhindar dari gesekan yang merugikan di masyarakat.

Misalnya saja, kasus-kasus penolakan publik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan, seperti aksi demonstrasi hingga langkah hukum berupa gugatan judicial review, bisa dihindari.

"Kasus-kasus itu menyiratkan banyaknya permasalahan dalam proses perumusan kebijakan, konten kebijakan, hingga implementasinya. Artinya, kebijakan itu terkadang masih kurang memperhatikan hasil kajian penelitian," ujar Sri.

LIPI, ia mengatakan menghasilkan penelitian sosial dan humaniora di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan dengan beberapa aspek cakupan yang menjadi isu utama. Aspek tersebut meliputi agama dan filsafat, multikulturalisme, hukum dan masyarakat, serta ekologi sosial dan kesejahteraan masyarakat.