Presiden: setelah pilkada harus rukun kembali

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengingatkan warga masyarakat harus kembali rukun setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 2018 dan kembali kepada kebangsaan yaitu menjaga persaudaraan dan persatuan.

"Pilkada hanya sekedar pilihan politik, perbedaan pendapat di situ pasti ada tapi harus dijaga pilihan kebangsaan, kita jaga persaudaraan, persatuan, setelah milih ya harus rukun kembali," kata Presiden Jokowi saat silaturahim dengan peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Jokowi meminta para peserta Rakornas FKUB untuk mengingatkan terus kepada masyarakat untuk kembali kepada pilihan kebangsaan setelah Pilkada.

"Ingatkan terus pilihan kebangsaan, jangan sampai terkandung hasutan kebencian, kita semua adalah saudara sebangsa setanah air," katanya.

Jokowi menyebutkan tahun 2018 adalah tahun politik karena 171 daerah di seluruh Indonesia secara serentak akan menggelar Pilkada.

"Saya ingin FKUB ikut berperan mengingatkan umat kita di daerah yang menggelar Pilkada agar mengedepankan persaudaraan, persatuan. Jangan sampai karena Pilkada tetangga dengan tetangga tidak bicara. Jangan sampai karena pilkada persaudaraan dan persatuan retak dan pecah," katanya.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 375 peserta Rakornas FKUB itu hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Wiranto dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan komitmen untuk memperkuat peran dan fungsi FKUB.

"Keberadaan FKUB sangat penting di negeri yang beragam ini. Untuk itu, harus ada regulasi setingkat Undang-undang yang memayungi FKUB,? katanya.

Menag menyebutkan anggota FKUB diangkat oleh pemerintah daerah. Saat ini ada daerah yang memberikan perhatian kepada keberadaan FKUB namun ada juga daerah yang belum memberi perhatian sesuai harapan.

"Dalam kesempatan itu kami berharap Bapak Presiden bisa memberi instruksi kepala daerah agar forum ini bisa berdaya guna sehingga kepala daerah punya komitemen bersama menjaga kerukunan umat beragama," kata Lukman Hakim.