Jakarta (ANTARA News) - Gerakan Pemuda Ansor meminta pemerintah agar kejelasan nasib warga yang menjadi korban semburan liar lumpur Lapindo di Sidoardjo Jawa Timur sejak 29 Mei tahun 2006 mendapat prioritas utama para pejabat. "Mengingat sudah setahun berlangsung dan masih ada warga korban yang belum mendapat haknya, maka ini harus menjadi prioritas utama," kata Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf di Jakarta, Minggu. Selain itu, tambah Saifullah, apa pun jalan keluar atau penyelesaiannya yang diambil, termasuk rencana merelokasi warga, harus mengajak korban langsung maupun tak langsung di dalam proses pengambilan keputusannya. "Aspirasi masyarakat korban harus terakomodasi agar solusi yang diambil tidak bersifat mercu suar, misalnya soal relokasi, itu nyambung tidak dengan keinginan warga," kata mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu. Pendeknya, kata Saifullah, jalan keluar yang ditawarkan bisa dirasakan dan dianggap adil oleh warga korban. "Dan itu harus secepat mungkin karena bencana lumpur ini sudah setahun lebih," katanya. Terkait usul interpelasi DPR soal lumpur Lapindo, yang salah seorang inisiatornya, Abdullah Azwar Anas, adalah salah satu ketua GP Ansor, Saifullah mendukung hal itu selama bisa mendorong lahirnya penyelesaian konkret dan cepat. Jika interpelasi akhirnya dilakukan, Saifullah berharap lebih mengarah pada substansi persoalan, bukan berputar-putar pada perdebatan soal perlu atau tidak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawabnya sendiri. "Jangan sampai bernasib sama dengan interpelasi soal nuklir Iran karena warga, khususnya yang menjadi korban, tentu akan sangat kecewa," katanya. Dalam interpelasi soal lumpur nanti, Saifullah berpendapat, tidak perlu ada upaya "memaksa" Presiden menjelaskan sendiri. Yang penting, bisa dirumuskan kendala-kendala yang membuat penanganan menjadi lamban dan dibuat solusi konkret yang bisa dilaksanakan secara cepat. "Berbeda dengan interpelasi soal Iran, karena menyangkut negara lain, saya kira pada forum ini ada baiknya Presiden memanfaatkannya untuk menjelaskan sejelas mungkin kebijakan luar negeri Indonesia sehingga melahirkan dukungan pada resolusi Dewan Keamanan PBB itu," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
