Kemensos-Himbara siapkan layanan pengaduan bansos nontunai

Mataram (ANTARA News - Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial nontunai program keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai .

"Layanan tersebut kami siapkan menuju penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Menteri Sosial Hj Khofifah Indar Parawansa melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Sabtu.

Mensos Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengunjungi korban banjir bandang di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan memantau proses pencairan PKH dan BPNT di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (24/11).

Kemensos, kata dia, menyiapkan nomor telepon untuk layanan informasi dan pengaduan, yakni BNI 1500046, BRI 1500017, Bank Mandiri 14000, BTN 1500286, dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.

"Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kami perlu lakukan antisipasi serta respons cepat agar layanan bansos nontunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu hadirnya layanan pengaduan, penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," ujarnya.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama ini mengatakan layanan informasi dan pengaduan dengan menggandeng Himbara sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos nontunai di seluruh Indonesia.

"Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan akan mempercepat respons penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," ujarnya.

Seperti diketahui penyaluran bansos secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Program tersebut merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia.

Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur "saving account" dan "e-wallet" bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia, di antara 72 negara yang melaksanakan program "conditional cash transfer" yang di Indonesia dikenal PKH.

Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.

Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan, maka kini dengan sistem nontunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif.

Sebab, keluarga penerima manfaat bisa mengakses melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) bank Himbara serta agen bank terdekat.

"Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Sosial bertekad menyukseskan penyaluran bansos nontunai untuk 10 juta KPM tahun depan. Insya Allah bersama Himbara, pemerintah daerah, pendamping program, kami optimistis PKH dan BPNT mampu menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara signifikan," katanya.

(T.KR-WLD/E005)