Beban (kasus KTP elektronik) yang ada hari ini jangan dipegang terus sama Golkar. Kalau bebannya terus dipegang sama Golkar maka orang akan menyalahkan Golkar
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Jawa Barat Dedi Mulyadi menginginkan Golkar mengubah struktur dan kultur untuk mendorong pembenahan dalam partai ini sehingga lebih baik lagi dalam mewujudkan harapan masyarakat.
Menurut Dedi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar harus bergerak cepat merespon harapan publik dalam menyelesaikan polemik partai semenjak Ketua Umum Setya Novanto tersangkut kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
"Kalau publik meminta Golkar untuk berbenah dan berubah berarti publik ini memiliki harapan untuk memilih Golkar, maka elite DPP-nya harus cepat merespon keinginan publik ini," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu.
Dedi bahkan menginginkan struktur partai harus mulai disederhanakan.
"Pengurus DPP, DPD I tidak boleh terlalu banyak seperti sekarang. Strukturnya harus berubah. Golkar mulai mengembangkan paradigma baru sebagai partai kerakyatan, partai yang setiap hari berbicara makna Pancasila dalam ekonomi, makna Pancasila dalam demokrasi, partai yang setiap hari memposting seluruh kadernya memamerkan hasil karyanya membangun rumah untuk rakyat miskin, menyuapi anak-anak yatim. Ini akan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia," kata Dedi.
Dia menginginkan Golkar berkembang menjadi partai yang setiap hari berdebat mengembangkan infrastruktur di Tanah Air.
"Membicarakan Golkar itu membicarakan karya. Berbicara Golkar itu bicara keberpihakan kepada rakyat, berbicara Golkar itu bicara perubahan, bicara ekonomi. Bicara Golkar adalah Golkar harus melangkah," ujarnya.
Kalau Golkar tidak menggunakan momentum untuk segera berbenah, maka kepercayaan publik terhadap Golkar bisa turun. "Beban (kasus KTP elektronik) yang ada hari ini jangan dipegang terus sama Golkar. Kalau bebannya terus dipegang sama Golkar maka orang akan menyalahkan Golkar," ujar Dedi.
Golkar seharusnya menkonsolidasi diri dengan baik, membangun paradigma baru, membangun sistem organisasi yang memadai dan rekrutmen legislatif yang memadai.
"Ini rumah sedang terbakar, masa rumah terbakar kita rapat dulu di dalam untuk menentukan langkah kita harus apa agar apinya tidak menjalar," kata Dedi.
Dia menganggap musyawarah nasional bukan untuk menyulut perpecahan melainkan menjadi sarana untuk mengubah diri kembali menjadi partai kader, bukan lagi partai yang menjadi milik orang per orang atau kelompok.
"Masalahnya bukan di DPP. Masalahnya di orang per orang saja," tutup Dedi.
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
