Hidayat ingatkan rakyat gunakan kedaulatan sebaik mungkin

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa rakyat Indonesia memiliki kedaulatan dan kedaulatan tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin pada pemilu
sehingga menghasilkan pemimpin yang baik.

"Konstitusi atau UUD NRI 1945 mengamanahkan warga negara Indonesia memiliki kedaulatan yakni hak politik untuk memilih pemimpinnya," kata Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar dihadapan seratusan anggota Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid (JPRM), di SMKN 57 Jakarta, seperti dikutip melalui siaran pers MPR RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Hidayat Nur Wahid, kedaulatan rakyat tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin dalam memilih calon pemimpin terbaik yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Rakyat, kata dia, jangan sampai salah pilih hanya dengan iming-iming sejumlah uang atau paket sembako yang harganya tidak seberapa, tapi akan merugikan rakyat itu sendiri lima tahun ke depan.

"Rakyat harus cermat memilih pemimpin yang baik, jangan sampai menukar hak suaranya dengan uang atau paket sembako," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan agar rakyat dapat cermat dan cerdas menggunakan hak pilihnya yakni memilih pemimpin yang memiliki komitmen membangun bangsa dan negara, sehingga demokrasi dapat berjalan baik.

Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga menjelaskan, MPR RI melakukan sosialisasi Empat Pilar sasarannya untuk menumbuhkan wawasan dan jiwa nasionalisme pada rakyat Indonesia sehingga lebih cinta tanah air.

"Bangsa Indonesia saat ini mengalami beberapa kondisi darurat, seperti darurat narkoba, pornografi, pornoaksi, bahkan utang. Kondisi darurat ini harus diperbaiki," katanya.

Hidayat juga mengingatkan bahwa sesuai dengan tuntutan reformasi, MPR RI telah empat kali melakukan amandemen konstitusi, dari UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945.

Menurut dia, dari empat kali amandemen tersebut, cukup banyak perubahan mendasar antara lain, dibentuknya lembaga negara Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Daerah (MK dan DPD).

Melalui amandemen tersebut, juga mengubah kedaulatan dari MPR kepada rakyat," katanya.

(T.R024/R010)