Pemerintah akan tindak pelempar bus penumpang

Malang (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pihak terkait akan menindak secara tegas pelaku yang melempari penumpang, baik antarkota maupun antarprovinsi.

"Kami akan berkoordinasi aparat terkait, khususnya kepolisian agar pelaku pelemparan bus ini bisa ditindak," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo kepada pers di sela Kunjungan Kerja ke Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur, Jumat.

Ketika berada di terminal itu, Sugihardjo mendapati Bus AntarKota AntarProvinsi (AKAP) Jurusan Malang-Banyuwangi kaca depannya ada alat tambahan seperti tameng kawat berlobang untuk menghindari pelemparan batu.

Sumohardjo mengimbau kepada publik atau siapa pun yang selama ini dengan iseng melakukan pelemparan terhadap bus untuk menghentikan tindakan itu karena hal itu dapat mengancam keselamatan.

"Kami minta hentikan tindakan iseng dengan melempari bus karena hal itu selain tak berguna, juga dapat mengancam keselamatan," ucap Sugihardjo, menegaskan.

Pelemparan terhadap bus penumpang ini terjadi di berbagai daerah seperti rute bus dari Aceh hingga Medan.

Kadishub Jawa Timur Wahid Wahyudi pada kesempatan itu juga mengaku, beberapa kasus pelemparan dengan batu terhadap Bus AKAP terjadi di Jawa Timur, seperti di daerah antara Pasuruan dan Probolinggo.

Terminal modern

Pada kesempatan itu, Sugihardjo mengaku, Terminal Arjosari Malang sebagai terminal terpadu bertipe A akan dikembangkan menjadi salah satu terminal modern di Jawa Timur.

"Terminal Arjosari Malang akan dimoderinsasi dan saat ini sedang dalam tahap evaluasi rencana induknya," tuturnya.

Pengembangan Terminal Arjosari nantinya juga akan mengadopsi konsep "Transit Oriented Development" (TOD). "Konsep layanan akan diperbaiki. Tak hanya calon penumpang, juga untuk awak angkutan," ujarnya.

Terminal Arjosari Malang adalah satu terminal tipe A yang sudah diambilalih pengelolaannya oleh pemerintah pusat (Kemenhub) sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hingga Januari 2017, dari 145 terminal tipe A, sebanyak 97 di antaranya telah beralih ke pusat.