"Yang penting kepemimpinan kuat, integritas bagus dan paham agar tidak perlu belajar lagi," ujar Prastowo, di Manado, Kamis.
Juga, kata dia, harus memiliki visi yang sama dengan menteri keuangan dalam mengawal penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun hampir tidak pernah mencapai target.
Disebut-sebut nama Robert Pakpahan sebagai pejabat baru di pos sangat penting itu, dia menilai nama itu tepat sebagai pengganti Ken Dwijugiasteadi yang segera memasuki masa pensiun.
Jika benar nanti Pakpahan yang dilantik, maka dia memiliki beban berat mewujudkan target penerimaan pajak sebanyak Rp1.415 triliun sebagaimana diamanatkan RAPBN 2018.
"Nama-nama yang beredar saya kira sudah mengerucut, sudah ada indikasi dalam satu atau dua tahun, DJP akan lebih lama melakukan pendekatan secara lunak secara politik," katanya.
Ia menambahkan, Pakpahan merupakan figur yang ideal untuk bisa mengawasi proses transisi, karena telah memiliki reputasi bagus, moderat dan kalem dalam menghadapi persoalan, seperti yang ditunjukkan dia selama ini sebagai direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko di Kementerian Keuangan.
"Kelihatannya, DJP akan setengah dipaksa memilih jalan moderat. Kalau penegakan hukum akan lebih selektif karena guncangan ke depan akan makin kencang secara politik, tidak akan stabil sekarang, makanya butuh moderasi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuanga, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan menjaga transisi pergantian Direktur Jenderal Pajak agar tidak berdampak negatif pada upaya penghimpunan penerimaan negara di sisa 2017.
"Nama-nama yang beredar saya kira sudah mengerucut, sudah ada indikasi dalam satu atau dua tahun, DJP akan lebih lama melakukan pendekatan secara lunak secara politik," katanya.
Ia menambahkan, Pakpahan merupakan figur yang ideal untuk bisa mengawasi proses transisi, karena telah memiliki reputasi bagus, moderat dan kalem dalam menghadapi persoalan, seperti yang ditunjukkan dia selama ini sebagai direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko di Kementerian Keuangan.
"Kelihatannya, DJP akan setengah dipaksa memilih jalan moderat. Kalau penegakan hukum akan lebih selektif karena guncangan ke depan akan makin kencang secara politik, tidak akan stabil sekarang, makanya butuh moderasi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuanga, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan menjaga transisi pergantian Direktur Jenderal Pajak agar tidak berdampak negatif pada upaya penghimpunan penerimaan negara di sisa 2017.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
