Sudah saya perintahkan ke Menteri PUR untuk dilihat, untuk dikaji di lapangan. Tapi belum sampai sekarang belum lapor ke saya."Mataram (ANTARA News) - Presiden RI Ir H Joko Widodo mengatakan rencana pembangunan jalan bypass Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur masih menunggu hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Sudah saya perintahkan ke Menteri PUR untuk dilihat, untuk dikaji di lapangan. Tapi belum sampai sekarang belum lapor ke saya," ujar Presiden Jokowi seusai membuka Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Mataram, NTB, Kamis.
Kalaupun rencana pembangunan jalan tersebut belum bisa terealisasikan, menurut Jokowi, mungkin karena Kementerian PUR melihat pembangunan jalan tersebut belum mendesak. Sehingga, dialihkan ke tempat lain yang lebih mendesak. Karena semuanya harus dilihat apakah urgen atau tidak
"Belum dilaporkan ke saya. Dari permintaan di lapangan apakah urgensinya sangat mendesak atau seperti apa, mengingat anggaran banyak," jelas Jokowi.
Meski demikian, Presiden berjanji akan menanyakan lagi ke Menteri PUPR, sampai sejauh mana hasil pengkajian di lapangan.
"Apa kendala kemudian tingkat urgensinya, nanti terlihat setelah Menteri saya panggil," katanya.
Pemerintah Provinsi NTB, terus gencar menyelesaikan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) untuk rencana pembangunan jalan Port To Port mulai dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.
Bahkan sudah dilakukan pengkajian terkait jarak tempuh, kepadatan pengendara, yang akan dijadikan dasar untuk memutuskan apakah akan dibuat jalan baypass atau jalan tol. Hal itu juga sudah melalui pembahasan di Balai Jalan untuk kemudian disampaikan ke Kementerian PUPR.
Hanya saja, proyek FS tersebut ternyata belum dirampungkan hingga di tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Bahkan pihak kementrian, Direksi Fasilitasi Jalan Daerah Kementrian PUPR mengaku tidak mungkin menggelontorkan anggaran dalam jumlah tersebut.
"Kami diminta mencari anggaran ke swasta. Kan aneh ini," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi, belum lama ini.
Pewarta: Nur Imansyah A
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
