Jambi (ANTARA News) - Lembaga perbankan nasional baik itu bank pemerintah dan swasta hingga kini masih bersikap diskriminatif dan tidak adil terhadap koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Hal itu diungkapkan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali ketika bertatap muka dengan pihak rektorat dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Ikabama Jambi, Sabtu. Meneg Koperasi dan UKM yang didampingi Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, menilai sikap perbankan nasional yang kurang adil terhadap koperasi dan UKM itu terbukti masih memperlakukan birokrasi panjang yang berbelit-belit. Misalnya ketika koperasi dan UKM mengajukan pinjaman harus pakai agunan dan segala macam persyaratan yang dibebankan. "Coba kalau pengusaha mengajukan kredit sepertinya tidak ada hambatan. Ini kan tidak adil dan diskriminatif," katanya. Padahal koperasi telah menjadi landasan kekuatan ekonomi nasional yang tahan banting dan tidak tergoyahkan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1998. Kekuatan koperasi karena sebagian besar menggunakan bahan baku lokal yang banyak di Indonesia, sementara industri besar harus mendatangkan bahan baku impor yang harganya amat tinggi. Akibatnya ketika krisis ekonomi dan moneter sektor industri besar ambruk. Jika pun berproduksi harganya tidak terjangkau masyarakat dan membuat daya beli masyarakat menurun. Untuk memperkokoh landasan kelembagaan ekonomi makro yang kini dijadikan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai ideologi dan solusi pengembangan modal usaha koperasi dan pedagang kecil terus mencari berbagai terobosoan. Bahkan pemerintah menganggarkan dana APBN untuk koperasi dan UKM cukup besar, karena sejumlah kota besar di Indonesia seperti Bandung dan Makassar masih ada pedagang yang membutuhkan modal Rp25.000.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
