Pemerintah perlu segera atasi ketimpangan akses digital di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah perlu mengatasi permasalahan ketimpangan akses digital antara berbagai wilayah di Nusantara yang masih dihinggapi persoalan beragamnya kondisi geografis hingga besarnya populasi di negara ini.

Anggota Komisi X DPR Irine Yusiana Roba Putri dalam rilis, Senin, mengingatkan infrastruktur digital saat ini belum merata dan menjangkau semua kalangan sehingga menjadikan promosi partisipasi kaum muda dalam politik saat ini lebih terpusat di kota-kota besar.

Politisi PDIP itu juga berpendapat, akses digital dinilai masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar kalangan muda terutama yang bermukim di kawasan Indonesia timur.

"Bagi yang telah memiliki akses, tantangan selanjutnya adalah literasi digital sehingga dapat memilah informasi yang terpercaya, layak untuk di-share, hingga memproduksi konten berkualitas," paparnya.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya sudah berpikir tentang integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan dalam rangka menciptakan generasi yang mampu bertanggung jawab atas akses digital di tangan mereka.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Digital Economic Briefing 2017 di Jakarta, Kamis (16/11), mengatakan potensi yang dimunculkan ekonomi digital bukan tanpa hambatan.

"Beberapa hambatan itu meliputi belum meratanya infrastruktur, regulasi yang harus segera disesuaikan, serta struktur industri masih membuat ketergantungan terhadap impor. Ini perlu kita cari jalan keluarnya," kata Darmin Nasution.

Potensi ekonomi digital ditunjukkan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di 2016. Pengguna terbanyak berada di Jawa yaitu sebanyak 86,3 juta.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan, liberalisasi di sektor ekonomi digital, khususnya "e-commerce" agar jangan hanya menguntungkan pemain besar.

"Pasar e-commerce kita memang besar, tetapi persentase penguasaan pelaku lokal masih kecil. Apalagi pasar yang ada masih didominasi dengan barang luar ketimbang lokal," kata Rachmi Hertanti.

Menurut Rachmi, porsi sektor ekonomi digital masih didominasi oleh pemain besar dan pelaku usaha lokal kecil tidak menikmati secara langsung porsi kue tersebut.

Ia memaparkan, pangsa pasar "e-commerce" Indonesia masih di bawah 2 persen, sedangkan rasio wirausahanya juga masih rendah yaitu hanya sekitar 30 persen. Sementara akumulasi keuntungan dari kegiatan non-tunai masih didominasi oleh pelaku usaha di sektor keuangan, salah satunya perbankan.