Pengendalian inflasi cegah ketidastabilan politik

Manado (ANTARA News) - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistyoningnsih, mengatakan, pengendalian inflasi akan mampu mencegah ketidakstabilan politik.

"Pengendalian inflasi ?wajib? untuk mencegah ketidastabilan politik," kata dia, dalam Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 sejak 19-22 November, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, ada tren turun inflasi yang ditengarai sebagai efek melambatnya ekonomi, menurunnya pendapatan (daya beli) dan menurunnya permintaan. "Sumber inflasi bersumber dari sisi permintaan," katanya.

Kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga membuat 'harga terjangkau? melalui harga eceran tertinggi (HET) di tengah daya beli yang melemah, tetapi perlu dipertimbangkan dampak negatifnya bagi dunia usaha.

Serta upaya membantu daya beli dengan bansos bersifat temporer, diperlukan kegiatan usaha yang tumbuh dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Sehinhga dana desa dan transfer daerah diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja," jelasnya.

Inflasi inti bisa menjadi `proxy? dari respon permintaan, yang terlihat melemah pada 2015 begitupun dengan penjualan ritel yang juga melemah.

"Melemahnya inflasi inti ini mengkonfirmasi melemahnya daya beli," jelasnya.

Inflasi yang bersumber dari permintaan, di antaranya karena kebijakan moneter ekspansi dengan menambah jumlah uang beredar, kebijakn ekspansi fiskal, naiknya pendapatan masyarakat.

Dorongan permintaan dari masyarakat, misalnya karena faktor musiman seperti puasa, lebaran, natal, dan tahun baru, perubahan selera, struktur demografi.

Ekspektasi terhadap harga di masa mendatang. Jika harga cedenrung naik, masyarakat akan beli sekarang. Saat ini banyak diskon, jadi belinya nanti-nanti saja.