Kemenhub minta Pelabuhan Merak tingkatkan pelayanan

Jakarta (ANTARA News) - Pengelola Pelabuhan Merak, Banten perlu terus meningkatkan pelayanan untuk mengantisipasi persaingan global, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

"Dengan dinamika yang terjadi saat ini di mana persaingan global akan semakin ketat, perlu ada terobosan yang dilakukan dalam bidang penyeberangan. Peningkatan keselamatan dan pelayanan adalah suatu keharusan. Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari PT ASDP bahwa pada tahun 2018 fasilitas tambahan Dermaga 6 Eksekutif sudah selesai dan bisa digunakan secara maksimal. Menurut saya ini sesuatu hal yang bagus. Jadi nanti masyarakat akan dilayani dengan fasilitas premium," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta,

Ia juga memberi perhatian pada konektivitas antar moda pada pelabuhan Merak, yaitu rencana pembangunan tol Trans Sumatera.

"Pemerintah sudah merencanakan membangun tol Trans Sumatera di mana ujungnya akan ada di Bakauheni. Kita harus sudah mengantisipasi agar ke depannya tidak terjadi penumpukan kendaraan (bottle neck). Masyarakat selalu menginginkan kemudahan dan kenyamanan. Tugas kita untuk mewujudkan itu. Karena itu, saya mengapresiasi PT ASDP yang telah melakukan benchmarking ke negara-negara yang telah maju moda penyeberangannya seperti Hongkong, Taiwan untuk kemudian diterapkan di Dermaga 6 Eksekutif," lanjut Dirjen Budi.

Lebih lanjut, dia akan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain sehingga konektivitas di Pelabuhan Merak dapat terwujud dengan lebih sempurna.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT ASDP Faik Fahmi menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam meningkatkan pelayanan pada Pelabuhan Merak yaitu antara lain tidak adanya kepastian jadwal, jumlah kapal yang beroperasi berjumlah 60 kapal serta jumlah dermaga yang terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Budi menyampaikan bahwa terkait jumlah kapal yang beroperasi di Merak maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah melakukan pembahasan agar di tahun 2018 jumlah kapal yang beroperasi akan ditata.

"Akan ada pengurangan jumlah kapal di tahun depan, salah satu kriteria yang kita minta adalah berat dibawah 5.000 GT akan dilarang untuk beroperasi di Merak Banten dan sedang kita rencanakan pengalihan operasinya. Hal ini juga untuk mewujudkan target yang dicanangkan Presiden Jokowi agar waktu tempuh bisa lebih cepat, yang saat ini sudah ada perubahan `sailing time` yaitu dua jam akan kita upayakan `sailing time` menjadi satu jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 10 knot," katanya.