Palestina tegaskan takkan layani pemerasan AS

Jakarta (ANTARA News) - Pejabat Palestina menyatakan terkejut atas keputusan Amerika Serikat menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington kecuali jika kelompok tersebut berkenan melakukan negosiasi damai dengan Israel, namun menegaskan mereka tidak akan menyerah terhadap pemerasan tersebut.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan berdasarkan undang-undang yang disahkan kongres, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson tidak diperkenankan memperpanjang izin kantor PLO, "akibat pernyataan tertentu yang disampaikan pemimpin Palestina tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)."

Undang-undang tersebut menyatakan PLO tidak bisa mengoperasikan kantor mereka di Washington jika mendesak ICC untuk menghukum warga Israel yang dituduh melakukan tindak kriminal terhadap warga Palestina.

Dalam sebuah pidato di hadapan Majelis Umum PBB pada September 2017, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Otoritas Palestina mendesak ICC "untuk membuka investigasi dan menghukum pejabat Israel atas keterlebatan mereka dalam kegiatan permukiman dan agresi terhadap bangsa kami."

Pejabat Deplu AS yang sama juga menyatakan pelarangan aktivitas PLO di AS termasuk operasional kantor Washington bisa dicabut dalam waktu 90 hari jika Presiden Donald Trump "menyatakan Palestina telah melakukan negosiasi langsung dan berarti dengan Israel."

"Kami harap penutupan ini hanya sementara," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu sebagaimana dilansir Reuters.

Menurut Kantor Berita Palestina, WAFA, Palestina mengaku kaget akan langkah yang ditempuh AS, namun sebagaimana ditegaskan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki pihaknya tidak akan menyerah terhadap pemerasan yang dilakukan yang mengkorelasikan operasional kantor PLO di Washington dengan perundingan perdamaian Israel-Palestina.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, sebagaimana disampaikan juru bicara Nabil Abu Rdaniah terkejut akan hal itu, terlebih pertemuan Abbas dan Presiden Donald Trump disebutnya "diwarnai pemahaman penuh akan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengubah iklim untuk mempercepat proses perdamaian."