Ketua MPR hadiri munas KAHMI

Medan (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Presiden RI Joko Widodo menghadiri Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Acara yang bertema "Meneguhkan Kepemimpinan Berkeadilan Untuk Kejayaan NKRI" ini selain dihadiri Ketua MPR dan Presiden juga dihadiri beberapa tokoh nasional antara lain Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Zulkifli Hasan didaulat menyampaikan orasi kebangsaan dan dalam kesempatan itu Ketua MPR mengungkapkan bahwa Indonesia menganut demokrasi Pancasila.

"Tapi pertanyaan besarnya adalah sudahkah kesejahteraan merata untuk seluruh rakyat Indonesia, apakah janji keadilan sudah terwujud yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Jawabannya adalah Indonesia belum mencapai harapan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi negara. Masih banyak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin dan kesenjangan antar daerah," katanya lalu mengatakan, kesenjangannya sangat kentara, satu persen orang kaya dan berkuasa menguasai lebih 60 persen lahan di Indonesia.

"Ini fakta valid sebab yang bicara mantan menteri kehutanan.Ini adalah masalah kita sekarang," katanya.

Diutarakan Zulkifli Hasan, dalam kajian yang digelar di MPR juga muncul beberapa hal yang menjadi masalah bangsa, yakni kemiskinan, kesenjangan dan ketidakpercayaan. Kemiskinan sangat berdampak luas dan mempengaruhi laju pembangunan nasional.

"Kemiskinan akan menghalangi rakyat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan.Pendidikan dan kesehatan yang buruk akan menghasilkan SDM yang rendah yang pada akhirnya menghasilkan investasi rendah tabungan rendah, akses pendidikan dan kesehatan buruk, SDM rendah sehingga menghasilkan produktifitas yang juga rendah," katanya.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan, menurut Zulkifli Hasan, semestinya tidak perlu terjadi sebab negara sudah bersumpah akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan serta adanya semangat gotong royong yang diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yakni kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Kalau kita ingin bicara Pancasila, hal-hal itulah yang mestinya dibahas bukan soal pilihan pilkada yang mendukung ini Pancasilais mendukung itu tidak Pancasilais," katanya.

Zulkifli Hasan berharap KAHMI sebagai salah satu elemen bangsa mampu menghasilkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk kemajuan bangsa dan negara agar arah pembangunan nasional dan arah pembangunan manusia bangsa searah dengan Pancasila dan konstitusi.