"Sebaiknya pihak DPP Golkar menyarankan Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum," kata Ubedilah kepada Antara News, Jumat siang. "Jadikan proses hukum itu sebagai momentum memperbaiki citra Golkar."
Sebelumnya, Setya Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11) setelah dijadikan tersangka untuk kedua kalinya. Ia juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KTP-e pada 17 Juli 2017.
KPK pun untuk kedua kalinya menetapkan Setya Novanto sebagai daftar pencarian orang (DPO) lantaran tidak berada di kediamannya saat dijemput paksa seusai beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Namun petinggi Partai Golkar itu mengalami kecelakaan di Jalan Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada Kamis malam (16/11), yang membuatnya dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sebelumnya, ia juga dirawat di RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur, karena sakit jantung saat akan diperiksa sebagai tersangka pada kasus itu.
Setelah dua kali menjadi tersangka dan dua kali masuk rumah sakit, kini muncul pertanyaaan di kalangan masyarakat yang ditambah dengan bertebarannya ragam komentar dan meme dari warganet yang mempertanyakan apakah ketua DPR RI itu benar-benar sakit atau tidak.
Menyikapi hal itu, Ubedilah berpendapat kejadian yang menimpa Setya Novanto ikut mencoreng citra Golkar di mata masyarakat menjelang tahun politik 2018 dan 2019.
"Elektabilitas partai itu dipengaruhi oleh dua hal yaitu oleh citra dan bekerjanya mesin politik partai," kata Ubedilah.
"Pada kasus Setya Novanto tidak hanya memperburuk citra Setya Novanto tetapi juga memperburuk citra partai karena melekat padanya sebagai ketua umum Golkar," kata pengajar mata kuliah Sosiologi Politik di UNJ itu.
"Oleh karena makin buruknya citra Golkar akibat kasus Setya Novanto maka akan memberi pengaruh pada semakin rendahnya elektabilitas partai Golkar, apalagi mesin politik partainya juga semakin terpengaruh mentalitasnya akibat kasus tersebut," katanya.
Ubedilah berpendapat agar Partai Golkar tidak ragu untuk memilih jalan Munaslub terkait penggantian Setya Novanto dari posisi Ketum Golkar.
"Tampaknya ada dilema psikologis pada pengurus Golkar antara loyalitas, tantangan tahun politik 2018-2019 dan kehendak untuk mengikuti nalar publik," katanya. "Ini yang membuat Golkar bimbang ambil jalan Munaslub."
Pewarta: Alviansyah Indra WP
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
