Manado (ANTARA News) - Tujuh propinsi kepulauan menuntut pemerintah pusat menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya, guna mempercepat keseimbangan pembangunan kepulauan dan daratan."Tambahan anggaran 50 persen DAU bagi daerah kepulauan angka realistis, mengingat warga miskin sebagian besar berada didaerah pulau," kata Gubernur Sulut, SH Sarundajang, pada Forum Kerjasama III Tujuh Propinsi Kepulauan, Jumat, di Manado.Pemerintah pusat sementara mendorong program peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, khususnya didaerah kepulauan yang sulit mendapat jangkauan transportasi maupun minim sarana infrastruktur.Mantan Irjen Depdagri itu mengatakan, kenaikan 50 persen DAU kepada tujuh propinsi kepulauan perlu diperjuangkan bersama dengan Kementerian Keuangan, DPR RI serta seluruh "stakeholder" lainnya, guna mencari formula jelas pada sasaran utama pemanfaatan DAU. Tujuh propinsi kepulauan akan memanfaatkan lobi politik juga kepada DPR RI guna memuluskan permohonan kenaikkan DAU, kata Sarundajang."Propinsi Sulut dengan 120 pulau hanya mendapatkan tambahan 10 miliar DAU, hanya mampu membeli speedboat dan kebutuhan kecil lainnya, itu tidak tercover semua pulau," tambah Sarundajang.Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdulah mengatakan, DAU tidak hanya menghitung luas wilayah dan penduduk setiap daerah, tapi memperhatikan juga faktor kondisi lainnya, seperti luas laut, pulau dan penduduk miskin.Apalagi kontribusi devisa dari sumber daya alam daerah kepulauan tidak juga kecil, tapi sangat berpengaruh struktur ekonomi bangsa.Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Departemen Keuangan, Mardiasmo, mengatakan usulan kenaikkan DAU sekitar 50 persen akan dibicarakan secara teknis dengan jajaran antardepartemen."Usulan tersebut akan ditampung dan dikaji secara proporsional dengan memperhatikan semua syarat dan formula pada aturan berlaku," kata Mardiasmo. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, Paskah Suzetta, ketika membuka Rapat Kerjasama III Tujuh Propinsi itu, Kamis (14/6) malam, mengatakan kenaikkan 20 persen DAU belum bisa mencukupi pembangunan daerah berbasis maritim.Hadir dalam Forum Kerjasama tersebut, Gubernur Sulut, SH Sarundajang, Gubernur Bangka Belitung, Eko Maulani Ali, Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, Gubernur Malut, Taib Armain, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Sarinata.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
