Usul Wakil Ketua MPR Mahyudin soal pendidikan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Mahyudin datang ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Sangatta Selatan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Senin (13/11).

Kehadiran Mahyudin disambut siswa-siswi SDN 007 yang berebut cium tangan dan tarian Toraja untuk menjemput tamu terhormat dari tiga penari cilik.

Siaran pers MPR menyebutkan kehadiran Mahyudin dalam rangka menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SDN 007 Sangatta Selatan.

Hadir dalam penyerahan bantuan ini Ketua DPRD Kalimantan Timur Mahyunadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Tri Untiastuti, Kepala SDN 007 Sangatta Selatan, Siswati.

Dalam kesempatan itu Mahyudin meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan. Dalam pendidikan, Indonesia tertinggal 40 tahun dari negara maju. Tiongkok memprioritaskan pendidikan.

Mereka membangun sumber daya manusia. Tiongkok sudah bisa membuat chip. Indonesia belum bisa seperti Tiongkok. "Karena itu pendidikan harus menjadi perhatian," katanya.

Mahyudin mengungkapkan banyak masalah dalam pendidikan. Pertama, pola pikir para guru. Tugas guru bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Mengajar berbeda dengan mendidik. Mengajar adalah menurunkan atau menularkan ilmu pengetahuan. Sedangkan mendidik adalah membentuk karakter seorang anak didik untuk mandiri dan berhasil dalam hidupnya. "Perlu kepedulian atau care dalam pendidikan. Guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik," jelasnya.

Kedua, persoalan anggaran. Anggaran pendidikan yang saat ini 20% dari APBN atau APBD perlu ditambah. "Ke depan anggaran pendidikan perlu dinaikkan menjadi 25%," ujarnya.

Ketiga, Program Indonesia Pintar perlu dievaluasi. Bantuan rutin sebesar Rp 425 ribu kepada siswa dalam program ini tidak dimanfaatkan untuk membeli keperluan sekolah. "Di lapangan, uang bantuan itu untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras. Kenapa? Karena kemiskinan. (Kemiskinan) inilah yang harus diatasi," kata Mahyudin.

Keempat, persoalan pemerataan pendidikan. Saat ini terjadi disparitas pendidikan antara pusat dan daerah. Ujian Nasional (UN) untuk mengetahui pemerataan pendidikan secara nasional. Namun Mahyudin berpendapat UN tidak perlu dilakukan setiap tahun karena UN tidak menentukan kelulusan siswa.

"Kita perlu melakukan moratorium UN. Lebih baik dana UN digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan," imbuhnya.

Persoalan lainnya adalah peningkatan kualitas guru. Para guru perlu diberi beasiswa dan kesempatan melanjutkan pendidikan di luar negeri.

"Saya titip kepada pengambil kebijakan untuk benar-benar memperhatikan pendidikan agar kemiskinan bisa dituntaskan. Agar Indonesia menjadi lebih baik ke depan," ucapnya.