Depok (ANTARA News) - Tuntutan bagi mundurnya Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Depok semakin menguat dan bukan hanya disuarakan oleh LSM pendukungnya, kali ini DPC PKB Kota Depok meminta mundur walikota yang telah memimpin Kota Depok tersebut selama 1,5 tahun. Ratusan massa PKB tersebut melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Balikota Depok, Kamis, dengan mengendarai sepeda motor dan menggunakan atribut bendera dan baju PKB. Selain itu spanduk dan poster dibentangkan yang isinya mengecam pemerintahan Nur Mahmudi dan meminta segara meletakkan jabatannya. Dalam pernyataan sikapnya Ketua DPC PKB Kota Depok, Napis Kurtubi mengatakan, selama dipimpin Nur Mahmudi Ismail, Kota Depok tidak mengalami kemajuan, sehingga ia dinilai gagal. Napis mengatakan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2006 yang menggunakan uang rakyat dalam APBD banyak yang tidak terselesaikan dengan baik, bahkan fasilitas publik banyak yang rusak. "Jalan-jalan banyak yang rusak,kemacetan semakin bertambah dan tidak ditemukan solusi-solusinya," ujarnya. Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Napis juga menilai dana bergulir Rp750 juta per tahun untuk koperasi yang dialokasikan dari APBD sejak tahun 2004 tidak didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu kata dia, disinyalir terdapat proyek dari Pemkot Depok yang belum dilakukan tender tetapi sudah ditentukan pemenangnya oleh walikota. Napis juga mempertanyakan alokasi penggunaan dana APBN untuk penanggulangan flu burung sebesar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Ia menekankan kepada partai politik untuk menjalankan visi, misi, dan perilaku yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi hukum sebagai panglima dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Untuk itu, Napis meminta kepada DPRD Kota Depok untuk segera menggunakan hak angketnya. Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sendiri tidak berada di Balaikota, karena sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) atau pertemuan antar walikota/bupati se-Indonesia di Pontianak. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
