Yogyakarta (ANTARA News) - Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, DR Sri Adiningsih, menilai bahwa paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kurang mendukung pengusaha. "Meskipun ada beberapa poin kebijakan yang menjanjikan perbaikan namun ada beberapa permasalahan penting sektor riil yang tidak ter-'cover'," katanya kepada ANTARA News di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia, masalah yang selama ini menghambat pengusaha dalam mengembangkan investasi namun tidak diatur dalam paket kebijakan yang baru tersebut adalah masalah ketenagakerjaan. Selama ini, tenaga kerja merupakan masalah besar yang menghambat berkembangnya sektor riil, peraturan yang berlaku mengenai hal itu sudah memerlukan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Ia mengatakan, kelancaran arus barang dalam negeri juga merupakan masalah besar yang harus diatasi, namun persoalan ini juga tidak tercantum dalam paket kebijakan tersebut. Selain itu, menurut dia, masalah keamanan pengangkutan barang yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha tidak juga diatasi dengan paket kebijakan ekonomi yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni 2007 itu. "Banyaknya pungutan liar yang terjadi dalam proses pengangkutan barang domestik dan maraknya penyelundupan barang seharusnya menjadi perhatian pemerintah jika benar-benar ingin memperbaiki sektor riil," katanya. Menurut dia, banyaknya permasalahan sektor riil yang tidak tercover tersebut mengakibatkan para pengusaha tidak puas, dan tentu saja paket kebijakan tersebut belum bisa mengatasi persoalan di dunia usaha. Meski demikian, kata dia, ada beberapa hal baru dalam paket kebijakan berisi 141 rencana tindak itu yang menjanjikan peningkatan UMKM, yaitu pengaturan akses dana, peningkatan sumber daya manusia, perluasan pasar, dan reformasi regulasi. "Poin tersebut merupakan hal baru yang sebelumnya tidak menjadi prioritas pemerintah, namun dengan paket kebijakan baru, permasalahan tersebut mulai diperhatikan," demikian Sri Adiningsih. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
