Sidoarjo (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, yang juga Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (BPLS), saat hadir ke pusat semburan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc., Kamis, langsung disambut aksi unjuk rasa warga korban lumpur dari Desa Siring, Jatirejo, Kecamatan Porong dan Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Sekitar 50 warga Siring dan Kedungbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut berunjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi segera diselesaikan, karena selama ini pembayaran ganti rugi khususnya warga yang hanya memiliki pethok D dan leter C terkesan diperlambat dan dipersulit. Meski warga menutup akses masuk ke pusat semburan, menteri dan rombonganya tidak membatalkan kunjungan. Bahkan, Purnomo didampingi Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, dan Kapolres Sidoarjo, AKBP Adnas, meninjau lokasi semburan yang berada 1,5 kilometer (km) dari kantor BPLS di Desa Mindi, Kecamatan Porong arah utara. Warga sambil membawa spanduk minta dipertemukan dengan Menteri ESDM, namun niat mereka tidak berhasil karena aparat kepolisian di pintu masuk pusat semburan membubarkannya dengan alasan aksi warga tidak berizin. Tidak berhasil menggelar aksi di pintu masuk pusat semburan, warga kemudian pindah. Mereka kembali menghadang menteri di "spillway" (saluran pelimpah lumpur). Tapi, mereka pun juga tidak berhasil bertemu dengan menteri untuk menyampaikan keluhannya soal ganti rugi yang sampai sekarang tidak juga dibayarkan. "Pak Menteri dengarkan keluhan kami. Kami ini berniat baik, tidak akan anarkis. Selama ini ganti rugi atas tanah dan rumah kami sengaja diolor-olor Lapindo. Lapindo tidak punya niat baik untuk membayar rumah kami yang sudah tenggelam," teriak Rifai, salah satu peserta aksi. Warga setempat agaknya semakin jengkel lantaran semburan luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc sudah satu tahun lebih belum juga berhenti, bahkan kini kapasitasnya mencapai 100.000 meter kubik (m3) per hari. Purnomo Yusgiantoro usai melakukan peninjuan ke pusat semburan mengatakan bahwa sampai sejauh ini BPLS masih melakukan pengkajian terhadap upaya penanggulan luapan lumpur. "Saat ini banyak proposal yang sudah masuk ke kami. Namun, kami masih melakukan penelitian terhadap pusat semburan ini. Di BPLS ini ada deputi operasional yang memang ruang lingkupnya untuk penanggulangan luapan lumpur," ujarnya. Menurut dia, saat ini pihaknya masih melakukan penelitian di permukaan dan di bawah permukaan. "Ada dua prinsip yang sedang kami lakukan saat ini, yakni satu menangani di atas permukaan. Prinsip-prinsipnya bagaimana masih akan dibahas, kemudian yang kedua adalah di dalam permukaan dengan metode geologi," paparnya. Ia menyatakan pula, sekarang ini deputi operasional membuat tim yang nantinya akan dilaporkan ke Dewan Pengarah BPLS. Tim penanganan semburan lumpur tersebut dibagi menjadi dua, yakni tim bawah permukaan dan di permukaan. Mengenai persoalan dana, Purnomo menuturkan, masalah pendanaan juga masih dalam pembahasaan, meski ada sumber pendanaan yang jelas, yakni dari Lapindo, namun pihak BPLS masih membutuhkan donatur lain dari pihak swasta. "Pendanaan sebenarnya sudah jelas, tetapi kami juga masih membutuhkan donatur dari luar," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007