Dirut BNI : sistem KUR terbaru lebih fleksibel

Madiun (ANTARA News) - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Achmad Baiquni menyatakan bahwa sistem kredit usaha rakyat (KUR) yang baru untuk para petani saat ini lebih fleksibel sehingga sangat memudahkan petani yang mengajukan pinjaman.

"KUR yang baru sistemnya lebih fleksibel. Artinya, petani selama masa tanamnya tidak perlu lagi membayar bunga. Bunga dan angsurannya bisa dibayar setelah selesai panen," ujar Achmad Baiquni saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerja meninjau pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Senin.

Menurut dia, tidak hanya keringanan pembayaran angsuran dan bunga saja. Sifat fleksibel pada sistem KUR bagi para petani yang terbaru juga dipermudah dalam hal pemilihan komoditas yang akan ditanam.

"KUR ke depannya lagi sudah bisa untuk tanaman keras. Sehingga jangka waktunya lebih lama. Bisa hingga lebih dari lima tahun. Dengan demikian akan sangat memudahkan petani," kata dia.

Pihaknya mengatakan penyaluran dana KUR tersebut sebagai bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan perbankan nasional dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Adapun, program Perhutanan Sosial merupakan sebuah upaya sistematis yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kebijakan pemerintah di masa lalu yang mengatur petani hutan tidak termasuk sebagai kelompok petani yang mempunyai rencana definitif kelompok dinilai cukup memberatkan. Sebab, dengan tidak termasuknya dalam rencana definitif kelompok itu menyebabkan mereka tidak pernah menerima subsidi bibit, subsidi pupuk, dan lain-lain.

"Sekarang sudah ada program perhutanan sosial, tentunya hal itu harus dikombinasikan dengan pembiayaan. Dalam artian petani harus dimasukkan dalam sistem perbankan. Pembiayaan perhutanan sosial di wilayah Jatim diserahkan pemerintah kepada BNI 46," kata Rini.

Dengan pembiayaan ringan tersebut diharapkan petani yang sudah mendapatkan izin pemanfaatan lahan akan mendapatkan kemudahan untuk modal.

Sementara, dalam kegiatan tersebut, BNI juga menyalurkan dana KUR kepada 678 petani tepian hutan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Tuban dengan besaran mencapai Rp3,2 miliar.

Selain menyalurkan KUR, BNI juga mendistribusikan lebih dari 1.000 kartu tani yang dapat digunakan untuk menerima dan menggunakan dana KUR tersebut.

Pada kesempatan yang sama, BNI juga memberikan bantuan CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan petani. Untuk petani di Madiun, Tulungagung, dan Tuban, BNI membantu pemberian mesin "kultivator" atau pengolah tanah sebanyak lima unit, penanam jagung 15 unit, pemipil jagung lima unit, dan pompa air 12 unit.

Penyaluran KUR, kartu tani, dan bantuan "Corporate Social Responsibility" (CSR) BNI tersebut dilaksanakan secara simbolis di lokasi setempat serta disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN RI Rini Soemarno, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, dan pejabat daerah setempat, serta 1.500 petani tepian hutan wilayah Madiun, Tulungagung, dan Tuban.