Jakarta (ANTARA News) - PresIden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis pagi memimpin sidang kabinet terbatas mengenai keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla. Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa sebelum sidang kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis mengatakan pada sidang kabinet ini, Ketua Tim Pelaksana Evaluasi IPDN Ryaas Raysid akan kembali memaparkan tindak lanjut dari tiga opsi untuk pembaruan IPDN yang pernah disampaikan pada tanggal 24 Mei 2007. "Di dalam sidang kabinet ini akan dilakukan pendalaman dari paparan lanjutan yang disampaikan Pak Ryaas Rasyid," katanya. Sebelumnya, Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN, merekomendasikan tiga opsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan sistem pendidikan di lembaga pendidikan itu. Ketiga opsi itu adalah, pertama meneruskan lembaga pendidikan di Jatinangor itu dengan sistem berbeda, dengan pola rekruitmen praja ditata ulang, bukan lagi sekolah kedinasan serta kurikulum dan namanya diubah. Kedua, pembangunan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) regional di lima propinsi untuk mengakomodasi 33 propinsi, yakni di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan satu di wilayah Timur (Maluku, Papua atau Nusa Tenggara Timur). Ketiga, pendidikan kedinasan murni sesuai UU Sisdiknas yang hanya menerima lulusan Strata Satu (S1) yang merupakan pendidikan keahlian pemerintahan tanpa gelar yang diselenggarakan di IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) Cilandak, Jakarta. Selain Wapres, hadir dalam sidang kabinet terbatas itu di antaranya, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menristek Kusmayanto Kadiman, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Menhan Juwono Sudarsono, Menko Perekonomian Boediono, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkominfo Mohammad Nuh, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Plt Rektor IPDN Johanis Kaloh.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
