RI galang dukungan jadi anggota badan eksekutif UNESCO

Paris (ANTARA News) - Delegasi Indonesia pada Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) yang tengah berlangsung di Paris mengundang beberapa negara anggota UNESCO pada acara resepsi dalam upaya menggalang dukungan agar Indonesia masuk dalam keanggotaan Badan Eksekutif UNESCO periode 2017-2021.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ananto Kusuma Seta, kepada Antara London, Jumat sehubungan dengan pemilihan anggota Badan Eksekutif UNESCO dalam Sidang Umum UNESCO Rabu depan.

Dalam acara resepsi makan siang itu hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, sebagai Ketua Delegasi RI di Sidang Umum UNESCO; serta antara lain Duta Besar RI untuk Prancis/Delegasi Permanen RI untuk UNESCO Hotmangadja Pandjaitan, Duta Besar/Alternat Delegasi Permanen RI untuk UNESCO T. A. Fauzi Soelaiman, Ketua Harian Komisi Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Arief Rachman, serta Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi.

Menurut Ananto Kusuma Seta, acara resepsi ini merupakan bagian dari diplomasi Indonesia di dunia internasional,"Sudah saatnya Indonesia menjadi bagian penting di dunia," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Muhadjir Effendy, dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Indonesia, merupakan kehormatan besar menyambut para delegasi dalam resepsi ini. "Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anda untuk menghadiri undangan," ujarnya.

Menteri juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dan memohon dukungan bagi Indonesia yang tengah mencalonkan diri menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO.

Ia mengatakan, seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada sidang umum sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia telah mencalonkan diri menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO untuk tahun 2017-2021.

"Atas nama 250 juta rakyat Indonesia, yang berasal lebih dari 500 kelompok etnis dan menggunakan lebih dari 700 bahasa, serta sebagai negara kepulauan terbesar dengan sekitar 17.000 pulau, Indonesia memahami kesulitan dan ancaman yang berasal dari perubahan iklim dan bencana alam seperti negara-negara tetangga di Pasifik Selatan," katanya.

Indonesia adalah negara yang diberkati dengan keragaman alam dan budaya yang besar serta pluralitas sosial dan agama, namun hidup dalam kedamaian dan harmoni sebagaimana tercermin dalam Motto Nasional: Bhinneka Tunggal Ika - Kesatuan dalam Keanekaragaman; - negara yang menjadi anggota UNESCO sejak tahun 1950, dan pendukung pendidikan untuk semua, kesetaraan jender, toleransi dan pemahaman antara agama, kepercayaan, dan budaya, lanjutnya.

Menurut Mendikbud, Indonesia selalu menjadi pemain aktif dalam menjaga perdamaian internasional dan mencapai kemakmuran global dan pendukung multilateralisme.

"Kami menghargai dukungan penuh dari negara-negara sahabat, untuk pencalonan Indonesia dan menjadikan UNESCO sebagai tempat bagi semua serta rumah yang damai untuk umat manusia.

Sementara itu Duta Besar/Alternat Delegasi Permanen RI untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman mengatakan sebelumnya Indonesia pernah menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO dari 2011-2015. Pada 2015 Indonesia tidak mencalonkan diri kembali sebagai anggota Badan Eksekutif agar memberikan kesempatan negara-negara Asia Pasific (Aspac) lainnya untuk dapat menjadi anggota Badan Eksekutif ini.

Setelah absen selama dua tahun, maka Indonesia berminat untuk berkontribusi kembali di Badan Eksekutif UNESCO dan diperlukan penggalangan dukungan dari negara sahabat.

Dengan alasan itulah Indonesia mengadakan resepsi mengundang beberapa Kepala Delegasi dari negara yang tidak mempunyai perwakilan di Paris. Kepala Delegasi ini dapat berupa Perdana Menteri, Menteri, Ketua Komisi Nasional, Dubes, dan lainnya. Setelah dilakukan resepsi makan siang secara kekeluargaan ini, maka akhirya diperoleh dukungan beberapa negara.

Diharapkan, pada pemilihan anggota Badan Eksekutif Rabu mendatang, akan diperoleh cukup banyak suara agar Indonesia dapat berkontribusi di Badan Eksekutif ini. Sementara ini ada tujuh negara yang berminat menjadi anggota Badan Eksekutif dari Grup Asia Pasifik, yaitu Tiongkok, Jepang, India, Bangladesh, Indonesia, Filipina dan Kepulauan Cook untuk memperebutkan enam kursi Badan Eksekutif ini.