Menperin dorong kendaraan pedesaan diproduksi industri nasional

Pemerintah menyiapkan regulasi kendaraan pedesaan supaya bisa dikembangkan industri nasional. Artinya, harus dibuat di Indonesia."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong kendaraan pedesaan diproduksi oleh industri di dalam negeri, sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi multiguna di sektor pertanian dan perkebunan, upaya ini juga guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah menyiapkan regulasi kendaraan pedesaan supaya bisa dikembangkan industri nasional. Artinya, harus dibuat di Indonesia," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi Bengkel Kiat Motor di Klaten, Jawa Tengah, melalui keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Pengembangan kendaraan pedesaan ini didasarkan pada program pemerintah yang tertuang di butir Nawacita, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Airlangga menyebutkan, langkah yang sudah dilakukan Kemenperin dalam percepatan pengembangan kendaraan pedesaan, antara lain pembuatan prototipe, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan rantai pasok serta penyiapan infrastruktur dan model bisnis.

"Aftersales-nya dan jaringan distribusinya juga tengah dipertimbangkan, termasuk uji pasarnya," ujarnya.

Lebih lanjut, kendaraan pedesaan yang dikembangkan oleh Kemenperin adalah prototipe yang siap diproduksi. Prototipe ini membuktikan bahwa anak bangsa Indonesia mampu mendesain dan memahami teknik mesin otomotif.

"Prototipe ini menjadi platform kendaraan yang akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan khususnya di daerah pedesaan. Mungkin awalnya bisa dikembangkan ke arah sinergi Solo Raya (Klaten, Jogja, Solo), setelah itu dibawa ke nasional," papar Airlangga.

Misalnya, Bengkel Kiat Motor milik Sukiyat di Klaten, telah merampungkan tiga prototipe (mobil double cabin, mobil pick up, dan mobil peralatan pertanian) yang diberi nama Moda Angkutan Hemat Pedesaan (Mahesa).

Mobil pedesaan buatannya ini bakal dibandrol dengan harga yang relatif terjangkau untuk para petani, masing-masing Rp50 juta, Rp60 juta, dan Rp70 juta.

"Besar-kecilnya harga bergantung dari kapasitas angkut hasil pertanian atau perkebunan. Rencananya pada Agustus 2018 akan mulai diproduksi massal untuk mobil angkutan pertanian," ujarnya.

Menurut Sukiyat, harganya bisa murah, karena semua komponennya didapat secara lokal. "Bahan bakunya mudah dicari," imbuhnya.

Pada September 2017, Presiden Joko Widodo sempat meninjau Bengkel Kiat Motor.

Menurut Presiden, pemerintah mendukung kendaraan pedesaan Mahesa bisa diproduksi massal dengan harga kompetitif dan kualitas produksi yang baik.

"Pemerintah akan bantu dorong dari regulasinya, uji emisi, sertifikasi, dan mungkin dari pajaknya. Tetapi pengembangannya tergantung pada pelaku industri. Pemerintah ingin industri nasional berkembang," ungkapnya.

Kendaraan Pedesaan Besutan Kemenperin

Progres pengembangan prototipe kendaraan pedesaan yang dilakukan Kementerian Perindustrian, di antaranya telah dilakukan proses pengujian seperti pengujian teknis dan laik jalan di Kementerian Perhubungan, pengujian emisi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan pengujian durability sampai 100 ribu kilometer.

"Kami juga mendesain kendaraan pedesaan yang multifungsi ini dengan menggunakan power take off (PTO) atau mesin kendaraan yang selain untuk penggerak kendaraan, bisa juga digunakan pula sebagai penggerak mesin pertanian dan hidrolik pengangkutan," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, pada tahun 2016 sudah dikembangkan prototipe kendaraan untuk pendukung ketahanan pangan dengan membuat contoh produk kendaraan yang dapat berfungsi masing-masing sebagai perontok padi dan penggiling padi, serta kendaraan yang dapat berfungsi sebagai angkutan material (dump truck).

"Prototipe yang dihasilkan saat ini masih harus disempurnakan, baik dari desain bodi maupun performance. Dalam hal ini, Institut Otomotif Indonesia (IOI) bertugas menyempurnakan prototipe tersebut," ujarnya.

Generasi 2A untuk prototipe hasil pengembangan platform Kemenperin dan Generasi 2B untuk prototipe yang dikembangkan oleh IOI.

Di samping itu, Kemenperin telah memfasilitasi pendalaman struktur industri kendaraan pedesaan ini melalui pembinaan terhadap industri komponen, seperti kepada anggota Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO).

"Sehingga sudah ada calon-calon pemasok komponen kendaraan pedesaan dari industri dalam negeri," tuturnya.

Mengenai pengembangan SDM, Kemenperin melakukan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan sehingga para siswanya memiliki kompetensi di bidang manufaktur dan bidang perawatan kendaraan pedesaan.

"Kendaraan yang digunakan di desa, juga akan dimonitor dan dirawat oleh SMK terdekat. Proses pelatihan manufaktur dan perawatan kendaraan pedesaan akan diawasi oleh tenaga ahli yang berasal dari pabrikan atau silver expert-nya," jelas Airlangga.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan, standarisasi platform kendaraan angkutan multiguna pedesaan yang akan dikembangkan perlu meliputi bodi dan chassis untuk pick up dan passenger car, mesin yang kapasitasnya kurang dari 1000 cc, dan menggunakan power train.

"Kendaraan pedesaan ini juga didesain dengan memaksimalkan kemampuan industri dalam negeri melalui penggunaan komponen yang dibuat oleh industri kecil dan menengah (IKM), sehingga spare part mudah didapat di pasaran dan pemilihan teknologi sesuai dengan kondisi demografi di Indonesia," tuturnya.

Untuk implementasinya, Kemenperin akan menggandeng sentra-sentra IKM komponen otomotif yang ada di Tegal (50 IKM), Klaten (10 IKM), Purbalingga (138 IKM), Sidoarjo (134 IKM), Juwana (30 IKM), Pasuruan (49 IKM), Sukabumi (20 IKM) dan Bandung (15 KM).

Selain itu, Kemenperin menggandeng 123 IKM yang tergabung dalam PIKKO.

Selanjutnya, 250 IKM karoseri yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara serta 600 IKM alat dan mesin pertanian di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.