"Secara politik, kami mendukung apa yang dikatakan pakde Karwo (Ketua DPD Demokrat Jatim, Soekarwo) itu," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedi Prasetiyo kepada wartawan di Surabaya, Jumat.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berpesan kepada partai lain pengusung bakal Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa agar bisa menghormati kebijakan Partai Demokrat.
"Kalau misalnya Partai Hanura mengusulkan Pak Kelana (Ketua DPD Hanura Jatim) ya tidak apa-apa. Kenapa ada yang membikin heboh dengan mengatakan Demokrat kawin paksa. Mari kita berpolitik secara bagus dan menghormati hak partai lain," katanya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini belum ada kesepakatan koalisi dengan partai mana saja yang mendukung Khofifah, meski pemberitaan yang ada Khofifah didukung Demokrat, Nasdem, PPP dan Hanura.
"Kami juga tidak bingung atau mengomentari apakah cawagub dari partai lain, kami menghormati pilihan dari bu Khofifah," katanya.
Menurut dia, ada beberapa nama yang muncul di internal Demokrat yang akan mendampingi Khofifah di antaranya Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak, Kepala BLUD RSUD dr Soetomo Harsono, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Heru Tjahjono, hingga Agus Harimurti Yudhoyono.
Sedangkan dari partai pendukung lainnya seperti Hasan Aminudin (DPR RI/Nasdem), Kelana (Ketua DPD Hanura Jatim), Masfuk (Ketua DPW PAN Jatim), Suyoto (Bupati Bojonegoro/PAN).
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo sebelumnya mengatakan pihaknya mewajibkan pendamping Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jatim 2018 untuk memiliki kartu tanda anggota partai tersebut.
"Secara mekanisme dan aturan memang seperti itu. Bakal Cawagubnya nanti harus memiliki KTA Demokrat," ujarnya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
